Coretan Ide-Ide Rendy

Goodreads review - 100 Tahun Mohammad Natsir, Berdamai dengan sejarah

2012-01-03T02:40:00.000-08:00

100 Tahun Mohammad Natsir, Berdamai Dengan Sejarah by Hidayat Nur Wahid

My rating: 3 of 5 stars

this book has give us a glance into Allahyarham M. Natsir's life that has been unknown to most of contemporary Indonesian due to long neglect of his contribution to Indonesia. by using the perspective of people close to him, it bring reader into the reality of Natsir's life, from his everyday life to his political life. for those who try to know Natsir's personality this book is a good one. But for those who want to comprehend Natsir's ideological thought this book only give a glance into it.

View all my reviews

Goodreads review - History of the Arab

2012-01-03T02:38:00.001-08:00

History of the Arabs, Revised: 10th Edition by Philip K. Hitti

My rating: 5 of 5 stars

one of a great source of Arab history. written by a celebrated middle east scholar Philip K Hitti this book offer a comprehensive history of arab from pre-history time until early 20th century. come from Cristian community in Lebanon made Hitti an insider and applied this perspective into his book. but as a Christian he offer a balance story than any contemporary muslim historian in one side and orientalist historian in other side.

View all my reviews

Nusantara (Bagian 1)

2011-04-16T19:33:00.000-07:00

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Tuanku Muhammad Daudsyah Johan Berdaulat, Sultan Kesultanan Aceh Darussalam Terakhir

Permulaan abad 20 merupakan masa suram bagi Bangsa Melayu di seluruh kepulauan Nusantara. Pada tahun 1904, Kesultanan Aceh Darussalam yang merupakan salah satu negeri Melayu terkuat di Kepulauan Nusantara berhasil ditaklukan oleh Belanda setelah peperangan selama 31 tahun sejak 23 Maret 1873. Pada tahun 1902 Kesultanan Patani Darusalam yang sejak tahun 1875 diduduki oleh Kerajaan Siam akhirnya dihapuskan, bahkan pada tahun 1909 secara resmi kawasan Kesultanan Patani yang meliputi propinsi Patani, Narathiwat, Yala, Songkhla, dan Pathalung serta bagian utara Kesultanan Kedah, yang sekarang menjadi propinsi Satun secara resmi digabungkan ke dalam administrasi Kerajaan Siam. Kesultanan Patani Darussalam yang dulu sempat menjadi negeri Melayu terkuat di Semenanjung Malaya, dan bahkan hampir menaklukan Siam pada tahun 1563 di bawah kepemimpinan Sultan Muzhafar Shah akhirnya harus tunduk pada kekuasaan Kerajaan Siam.Tidak cukup sampai Patani, Kerajaan Siam bahkan sempat mengancam kedudukan Kesultanan Kelantan Darul Naim, Kerajaan Perlis Indera Kayangan, Kesultanan Terengganu Darul Iman dan Kesultanan Kedah Darul Aman.

Adalah perjanjian Anglo-Siam 1909 yang secara sepihak membagi – bagi tanah Melayu dalam kekuasaan Kerajaan Siam dan Inggris. Perjanjian yang dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan aspirasi Bangsa Melayu tersebut menyerahkan kedaulatan Kesultanan Patani Darussalam dan bagian utara Kesultanan Kedah Darul Aman kepada Kerajaan Siam. Sedangkan Kesultanan Kelantan Darul Naim, Kesultanan Terengganu Darul Iman, Kesultanan Kedah Darul Aman dan Kerajaan Perlis Indera Kayangan diserahkan kepada Inggris. Bermula sejak itulah kebijakan Siamisasi diarahkan kepada Bangsa Melayu Muslim yang tinggal di Patani Darusalam dan Sentul (Satun).

Pada 1913 dua kesultanan Melayu di Pulau Mindanao pada akhirnya tunduk pada penjajahan Amerika Serikat setelah melalui perang sejak tahun 1898. Baru setelah tentara Amerika Serikat meniru taktik brutal Belanda ketika menghadapi semangat jihad rakyat Aceh, Bangsa Melayu di Kesultanan Sulu Darul Islam dan Kesultanan Maguindanao bisa takluk. Kesultanan Sulu Darul Islam merupakan salah satu negeri Melayu terkuat di timur kepulauan Nusantara. Kesultanan yang pernah menguasai sebagian besar Pulau Mindanao, Pulau Palawan, Kepulauan Sulu hingga Sabah dan bagian utara Kalimantan Timur ini berperang selama 375 tahun menghadapi penjajah Spanyol dan usaha Kristenisasi yang dibawanya. Lelah berperang dengan Bangsa Melayu, dan pemberontakan Bangsa Melayu Kristen di utara Philipina, Spanyol akhirnya menjual Philipina dan wilayah Kesultanan Sulu Darul Islam dan Kesultanan Maguindanao kepada Amerika Serikat pada tahun 1898 melalui Traktat Paris.

Kuburan Masal Pejuang Kesultanan Sulu Darul Islam dan Maguindanao

Masa – masa suram Bangsa Melayu pada awal abad ke 20 tersebut kemudian akan membangkitkan semangat Pan-Melayu dikalangan Bangsa Melayu yang tersebar di Kepulauan Nusantara, termasuk kawasan Philipina. Walaupun berkembang pesat paska perang dunia pertama, gagasan Pan-Melayu sudah muncul sejak abad ke 19. Adalah Jose Rizal, seorang Melayu Katholik asal Philipina yang merupakan salah satu pionir gagasan Pan-Melayu. Hal yang sangat menarik adalah, jika pada saat belakangan gagasan Pan-Melayu seringkali diidentikan sebagai gagasan anti Cina, justru pada masa awal kelahirannya gagasan ini di dukung oleh Jose Rizal yang juga merupakan keturunan campuran imigran Cina dari Quangzou dan Melayu Katholik. Sangat menarik untuk melihat perkembangan gagasan Pan-Melayu, atau juga sering dikenal sebagai Indonesia Raya,Melayu Raya dan Nusantara. Pada abad ke 19 gagasan ini mulai muncul di kalangan Bangsa Melayu Katholik di Kepulauan Philipina. Jose Rizal pernah mendorong penduduk Philipina untuk mempelajari bahasa Melayu untuk menguatkan akar Melayu penduduk Philipina yang mayoritas beragama Katholik. Namun pada awal abad ke 20 gagasan Pan-Melayu diadopsi oleh kelompok Islam. Adalah para pelajar Melayu dari Hindia Belanda dan British-Malaya di Universitas Al Azhar yang kemudian mengembangkan konsep Pan-Melayu pada tahun 1920-an. Media masa baik di Kairo, Penang, Sumatera hingga Jawa, seperti Suara Azhar di Kairo, Saudara di Penang, Pewarta Deli di Sumatera, Bintang Hindia, Pedoman Masjarakat dan Fikiran Rakjat di Jawa menjadi corong Pan-Melayu.

Jose Protasio Rizal Mercado, salah satu pioner gagasan Pan-Melayu. Dieksekusi Spanyol pada 1896 karena terlibat dalam Revolusi Philipina

Di bagian timur Nusantara, Wenceslau Quinito Vinzon pada tahun 1923 menulis essai-pidato berjudul Malaysia Irredenta yang mengemukakan gagasan negara Melayu raya yang meliputi seluruh Kepulauan Nusantara. Lebih jauh Wenceslau kemudian membentuk Perhempoenan Orang Melayoe. Perhimpunan ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk menguatkan ikatan Ras Melayu penduduk Philipina. Termasuk anggota perhimpunan ini adalah Diosdado Macapagal, yang kelak pada tahun 1963 menjadi Presiden Philipina yang juga menjadi pengusul Maphilindo, federasi Malaysia, Philipina dan Indonesia, sebelum pecah konfrontasi antara Indonesia – Malaysia

Wenceslao Quinito Vinzon, Pengagum Jose Rizal sekaligus yang berusaha mewujudkan gagasan Pan-Melayu Jose Rizal. Dieksekusi tentara pendudukan Jepang pada tahun 1942

Gagasan Pan-Melayu di kawasan Melayu Islam tidak hanya diadopsi kelompok Nasionalis Islam, pada perkembangan, terutama paska pemberontakan kaum Komunis di Jawa dan Sumatera pada 1926 – 1927 gagasan Pan-Melayu juga kemudian didukung oleh kaum Komunis. Jika di Philipina ada Jose Rizal dan Wenceslau Quinito Vinzon, Kaum Nasionalis Islam memiliki Syaikh Mohd. Thahir Jalalludin, kaum Komunis memiliki Tan Malaka yang menyerukan Pan-Melayu.

Syaikh Mohd. Thahir Jalalludin, Ulama kelahiran Minangkabau yang merupakan murid dari Syaikh Ahmad Khatib Al Minangkabawi, Syaikh Ahmad Al Fatani dan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. Merupakan salah satu pendukung Pan-Melayu dari Penang.

Pada tahun 1930-an, gagasan Pan-Melayu lebih dominan dianut kelompok Komunis dan Sosialis. Sedangkan kelompok Islam sedikit terpinggirkan karena kesulitan mereka dalam mengimplementasikan konsep mereka tentang Pan-Melayu. Di sisi lain para pendukung Pan-Melayu melihat gerakan proletarian yang diusung kaum Komunis-lah yang akan banyak membantu mewujudkan sebuah negara Melayu Raya. Namun gagasan Pan-Melayu pada tahun 1930-an tidak eksklusif milik kaum Komunis. Muhammad Yamin seorang pendukung sosialisme yang sama – sama berasal dari Minangkabau seperti Tan Malaka adalah juga seorang pendukung gigih Pan-Melayu. Bahkan Soekarno juga menjadi pendukung Pan-Melayu walaupun tidak seterbuka Tan Malaka dan Muhammad Yamin.

Muhammad Yamin, salah satu Tokoh Pan-Melayu paling gigih di Hindia Belanda

Satu lagi kelompok yang berperan dalam perjungan gagasan Pan-Melayu pada tahun 1930-an adalah kaum fasis Indonesia. Partai Indonesia Raya di bawah pimpinan dr. Sutomodan Partai Fasis Indonesia di bawah pimpinan dr. Notonindito. Walaupun Partai Indonesia Raya lebih tertutup dalam mengadopsi fasisme, namun kedua partai kaum fasis Hindia Belanda ini memiliki kesamaan, yaitu mendasarkan perjuangan Pan-Melayu pada feodalisme dan romantisme masa Majapahit. Bahkan lebih jauh Partai Fasis Indonesia memimpikan Nusantara yang akan disatukan di bawah naungan seorang raja dari dinasti Penembahan Senopati.

Pengurus Partai Indonesia Raya

Ide Pan-Melayu secara luas diterima bahkan dipropagandakan pada masa penjajahan Jepang. Kelompok pro Pan-Melayu di Semenanjung Malaya yang tergabung dalam KMM (Kesatuan Melayu Muda) di bawah pimpinan Ibrahim bin Haji Yaakob mencoba memperjuangkan Pan-Melayu dengan berkolaborasi dengan Jepang. Di Hindia Belanda pun, penjajahan Jepang dilihat sebagai peluang untuk mewujudkan cita-cita Pan-Melayu, yaitu mendirikan negara Melayu Raya.

Usaha paling nyata untuk merealisasikan cita-cita Pan-Melayu adalah yang dilakukan oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI. Saat itu Muhammad Yamin mengusulkan mengenai wilayah negara Indonesia yang akan berdiri harus mencakup seluruh kawasan Hindia Belanda, New Guinea, Borneo Utara, Semenanjung Malaya dan Timor Portugis. Usulan Muhammad Yamin ini didukung oleh banyak anggota BPUPKI, termasuk Sukarno yang menyatakan bahwa ada tiga orang utusan dari Singapura dan Letkol Abdullah Ibrahim dari Semenanjung Malaya (Ibrahim bin Haji Yaakob) juga mendukung gagasan tersebut. Bahkan Mohammad Hatta yang lebih mendukung bahwa Indonesia hanya akan mencakup Hindia Belanda saja tidak menolak usulan Muhammad Yamin tersebut. Dalam voting usulan Muhammad Yamin diterima 39 anggota dari 62 anggota BPUPKI, yang pada akhirnya menjadikan gagasan Pan-Melayu minus Philipina dijadikan bagian rekomendasi BPUPKI bagi pembentukan negara Indonesia.

Ibrahim bin Haji Yaakob. Pimpinan KMM, setelah pendaratan Inggris ke Semenanjung Malaya, beliau mengikuti saran Sukarno untuk pindah dan berjuang dari Jawa untuk kemerdekaan Indonesia Raya

Pada 29 Juli 1945 dengan dukungan militer Jepang, Ibrahim bin Haji Yaakob mulai menyiapkan kongres Pemuda Melayu yang akan diadakan pada 16 dan 17 Agustus 1945 di Kuala Lumpur. Kongres tersebut bertujuan untuk menyatakan dukungan dari rakyat Semenanjung Malaya terhadap kemerdekaan Indonesia, menyatakan keinginan rakyat Semenanjung Malaya untuk bersatu dengan Indonesia dan memilih delegasi untuk hadir dalam upacara kemerdekaan Indonesia.

Pimpinan KMM

Bersamaan dengan itu Ibrahim bin Haji Yaakob mulai mempersiapkan pembentukan pemerintahan interim tanpa sepengetahuan Jepang. Pemerintahan interim tersebut akan diumumkan pada saat yang sama saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Termasuk dalam pemerintahan interim itu adalah Sultan Perak, Sultan Pahang, Sultan Johor, Datuk Onn bin Jafar, Datuk Abdul Rahman Johor, Datuk Husain Muhammad Taib Pahang, dan Raja Kamarulzaman Raja Mansor Perak.

Sultan Abdul Aziz dari Perak bersama Raja Perempuan Khadijah.

Ibrahim bin Haji Yaakob juga membentuk delegasi sebanyak 8 orang yang akan hadir dalam upacara kemerdekaan Indonesia, yaitu perwakilan dari sultan – sultan Semenanjung Malaya yang terdiri dari Sultan Abdul Aziz Perak dan 3 sultan lain, serta 4 aktivis KMM, yaitu Ibrahim bin Haji Yaakob, dr Burhanudin, Onan Haji Siraj dan Hassan Manan.

Ketika pada 8 Agustus 1945 rombongan Sukarno dan Hatta transit di Singapura dalam perjalanan menuju Saigon mereka disambut anggota KMM, yaitu Hassan Manan, Pacik Ahmad dan Onan Haji Siraj yang kembali menyatakan keinginan rakyat Semenanjung Malaya bergabung dengan Indonesia. Bahkan aktivis KMM mengibarkan bendera merah putih di beberapa tempat di Singapura, salah satunya di atas bangunan bioskop Cathay.

Pertemuan Taiping 12 Agustus 1945. Dari kiri ke kanan: Prof. Akamatsu, Muhammad Hatta, Pakcik Ahmad, Radjiman Widiodiningrat (Katua BPUPKI), Sukarno, Ibrahim bin Haji Yaakob (Ketua KMM), Prof. Yoichi Itagaki

Sepulang dari Saigon, pada 12 Agustus 1945 rombongan Sukarno – Hatta bertemu dengan Ibrahim bin Haji Yaakob bersama Jenderal Umezu dan Itagaki di Taiping. Dalam pertemuan tersebut Ibrahim bin Haji Yaakob bersama beberapa aktivis KMM melaporkan persiapan kemerdekaan rakyat Semenanjung Malaya di dalam naungan Indonesia Raya. Ibrahim Haji Yaakob juga mengusulkan bahwa kemerdekaan Semenanjung Malaya akan dideklarasikan pada akhir agustus, bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, dan utusan 8 orang dari Semenanjung Malaya akan menghadiri deklarasi kemerdekaan Indonesia.

Menanggapi usulan Ibrahim bin Haji Yaakob tersebut Sukarno menyatakan, “Mari kita wujudkan tanah air untuk seluruh etnis Indonesia”. Ucapan Sukarno ini ditanggapi oleh Ibrahim, “Kami orang Melayu akan berteguh hati mewujudkan tanah air dengan menyatukan Malaya dengan Indonesia. Kami orang Melayu ditakdirkan untuk menjadi Bangsa Indonesia”

Sementara itu di hotel Station Kuala Lumpur, utusan organisasi Melayu berdatangan dari seluruh Semenanjung Malaya, bahkan juga dari Patani, Singapura dan Kepulauan Riau. Walaupun sabotase dari anggota MPAJA (Malayan People Anti Japanese’s Army) yang mayoritas anggotanya berasal dari etnis Cina dan kaum Komunis, perwakilan organisasi – organisasi Melayu tetap berusaha datang ke Kuala Lumpur.

(Bersambung...)

Rujukan:

Cheah Boon Kheng, 1979, Jurnal Indonesia Volume 28, The Japanese Occupation of Malaya, 1941 - 1945: Ibrahim Yaacob and The Strugle for Indonesia Raya, Cornel University.

Graham K. Brown, 2005, The Formation and Management of Political Identities: Indonesia and Malaysia Compared, University of Oxford.

Greg Poulgrain, 1998, The Genesis of Konfrontasi: Malaysia, Brunei and Indonesia 1945-1965, C. Hurst & Co. Ltd

Harry A. Poeze, 2008, Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 1, Koninklijk Instituut voor Taal, Land, en Volkenkunde

Riwanto Tirtosudarmo, 2005, The Orang Melayu and Orang Jawa in the Lands Below the Winds, University of Oxford

http://alifrafikkhan.blogspot.com/2009/08/partai-fascist-indonesia-pfi-dan.html

http://blog.nus.edu.sg/hy4210/2010/10/18/japanese-occupation/

http://lazacode.com/organizations/kesatuan-melayu-muda-history

http://www.geocities.ws/prawat_patani

http://www.angelfire.com/id/sidikfound/moro.html

http://www.usm.my/index.php/about-usm/news-archive/66-news-highlight/6025-MALAYS-NEED-TO-BE-WISE.html

http://www.wikipedia.org/

Sumber foto:

http://belajarsejarah.com/

http://sembangkuala.wordpress.com/2010/07/24/31st-sultan-of-perak-sultan-abdul-aziz-mu%E2%80%99tassim-billah-shah-ibni-almarhum-raja-muda-musa-i-1938-1948/

Syaikh Muhammad Hassan Tentang Revolusi Mesir

2011-02-05T12:57:00.000-08:00

بسم الله الرحمن الرحيم

Syaikh Muhammad Hassan Al Mishri merupakan salah satu Ulama Ahlus Sunnah di Mesir. Berikut adalah rekaman nasihat beliau mengenai revolusi yang sedang terjadi di Mesir

Revolusi Mesir -1

2011-01-31T21:32:00.000-08:00

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Selasa, 25 Februari 2011 merupakan tanggal bersejarah bagi warga Mesir. Pada hari itu ratusan ribu warga Mesir turun ke jalan untuk men

umpahkan amarah mereka terhadap rezim Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 tahun. Walaupun sudah lewat satu minggu dari saat dimulainya aksi demonstrasi rakyat Mesir, dan rezim Hosni Mubarak masih berkuasa walaupun pondasinya telah terguncang hebat tapi semangat rakyat Mesir untuk menumbangkan rezim berkuasa tetap menggelora.

25 Januari 2011 dengan slogan يوم الغضب atau hari amarah, ratusan ribu rakyat mesir turun ke jalan untuk pertama kalinya dengan skala yang sangat besar. Tidak hanya di Kairo, tapi juga di Alexandria, Suez, Mahalla, Ismailliya, Aswan dan kota - kota lainnya di seluruh mesir. Terisnpirasi oleh revolusi Yasmin di Tunisia yang berhasil menggulingkan rezim Zine Al Abidin Bin Ali, pihak oposisi Mesir mulai bergerak mengorganisasi protes dalam skala besar.

gerakan 25 Januari sangat mengejutkan banyak pihak, karena diorganisir oleh kelompok pemuda Mesir melalui jejaring facebook dan twitter. Di sisi lain pihak oposisi terbesar di Mesir, Ikhwan al Muslimin tidak secara resmi memberikan dukungannya, walaupun banyak anggota Ikhwan al Muslimin yang ikut bergabung dalam aksi tersebut, terutama di Alexandria yang merupakan basis kekuatan Ikhwan al Muslimin.
Dalam aksi tersebut 3 demonstran dan 3 polisi tewas. Sebagian besar di Suez, kota industri di mulut terusan Suez. Sebagai reaksi dari kebrutalan polisi pada Jumat, 28 Januari 2011 kelompok - kelompok oposisi menyerukan rakyat Mesir untuk kembali turun ke jalan dalam جمعة الغضب, setelah pelaksanaan Sholat Jumat.

Pada hari jumat itulah demonstrasi dalam jumlah luar biasa besar turun ke jalan - jalan setelah selesai sholat Jumat. di halaman - halaman puluhan bahkan ratusan Masjid di Mesir para jamaah dan demosntran berkumpul dan memulai aksi demonstrasi mereka. Di Alexandria demonstrasi dimulai di salah satu Masjid yang pada tahun lalu juga digunakan untuk tempat demonstrasi kelompok aktivis HAM dalam mengecam kebrutalan polisi yang menyiksa Khalid said.
Muhammad Bouazizi di Tunisia, Khalid Said di Mesir

Revolusi yasmin di Tunisia berawal saat Muhammad Bouazizi, se

orang pedagang sayur dan buah membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes atas perlakuan polisi. Sebelumnya Bouazizi yang harus menghidupi orang tua dan 6 saudaranya dengan berjualan buah dan sayur di tepi jalan mendapat perlakuan kasar dari polisi.

3 polisi wanita menyita gerobak Bouazizi dan mempermalukannya di depan umum dengan mencerca, meludahi hingga memukulinya. Diduga insiden tersebut terjadi karena Bouazizi tidak mampu menyuap ketiga polisi tersebut, sehingga membuat ketiganya marah. Bouazizi sebelumnya sudah berkali - kali berurusan dengan para polisi korup karena tidak mampu membayar suap.

Namun kali ini Bouazizi tidak tinggal diam, dia memprotes perlakuan polisi tersebut ke kantor gubernur Sidi Bouzid. Karena diabaikan Muhammad Bouazizi kemudian membakar dirinya di depan kantor gubernur Sidi Bouzid. Insiden tersebut membakar amarah warga Sidi Bouzid dan kemudian menjalar ke berbagai kota di Tunisia paska kematian Bouazizi. Sejak itulah Bouazizi menjadi inspirasi bagi warga Tunisia untuk tidak lagi tinggal diam atas kesewenang - wenangan rezim Zine Al Abidin Bin Ali.

Jika di Tunisa ada Muhammad B

ouazizi, di Mesir ada Khalid Said. Pemuda berusia 28 tahun yang tewas di siksa polisi di kawasan Sidi Gaber, Alexandria. Kebrutalan polisi yang memukuli Khalid Said saat berada di sebuah warnet tersebut membakar amarah banyak warga Mesir. Khalid Said sebelumnya secara tidak sengaja merekam 2 oknum polisi terlibat dalam transaksi narkotika, di duga hal tersebut yang memicupembunuhan terhadap Khalid Said.

Kebrutalan polisi tampak dari hancurnya tengkorak dan wajah Khalid Said. Penyiksaan yang terjadi di depan umum tersebut menunjukkan kesewenang - wenangan aparat polisi di Mesir. Sebelumnya kebrutalan polisi Mesir sudah terkenal namun tidak secara terbuka ditunjukkan. Paska insiden Khalid Said brutalitas polisi Mesir mulai mendapat perhatian luas, terutama setelah foto wajah Khalid Said yang hancur tersebar luas.

Jum'at Al Ghadhab (جمعة الغضب)

Jum'at 28 Januari 2011, demonstrasi lebih besar terjadi di berbagai penjuru Mesir. Setelah sholat Jumat ratusan ribu orang kembali turun ke jalan menuntut pengunduran diri Hosni Mubarak. slogan كفاية (cukup) bergaung di Lapangan Tahrir, Masjid Al Azhar, dan Jembatan 6 Oktober di Kairo. Sementara di Alexandria Ikhwan al Muslimin secara aktif mengorganisasi aksi جمعة الغضب. Bermula dari Masjid - Masjid aksi di Alexandria bisa dikatakan lebih bernuansa Islamis dibanding aksi pada hari yang sama di Kairo, Suez, Mahalla, Ismailiyya dan kota - kota lainnya.

Di Suez demonstran meneriakkan slogan silmiyyah, silmiyyah yang berartidemonstran ingin melakukan aksi damai. Suez sejak 25 Januari telah menjadi tak ubahnya medan tempur, dengan konfrontasi paling keras antara polisi dan demonstran terjadi di sana.

Di Sinai, kelompok Arab Badui tak ketinggalan ikut serta dalam usaha menggulingkan Hosni Mubarak, setelah sehari sebelumnya terjadi baku tembak antara polisi dan pemuda Badui di Syeikh Zoweid.

Aksi hari jumat menjadi turning point bagi politik Mesir. Untuk pertama kalinya pondasi - pondasi kekuasaan rezim Hosni Mubarak goyah. kantor partai berkuasa di bakar di Kairo. beberapa kantor polisi di Alexandria dan Suez dibakar demonstran. dan polisi untuk pertama kalinya kalah dalam konfrontasi dengan demonstran.

dua video dari al masry al youm menunjukkan gambaran aksi جمعة الغضب. video pertama menunjukkan konfrontasi antara demonstran dengan polisi di Jembatan Qasr Nil, ketika ratusan ribu demonstran dilarang melanjutkan aksi ke Lapangan Tahrir

Video kedua menunjukkan ribuan demonstran berhasil menduduki sebuah kantor polisi di Arba'in, Suez.

Demonstrasi hari jumat juga merupakan salah satu hari paling berdarah. pada malam hari aksi demonstrasi terus berlanjut, bahkan kantor pusat الحزب الوطني الديمقراطى (Partai Nasional Demokrat) berhasil dibakar demonstran anti Mubarak.

Paska bentrokan pada جمعة الغضب polisi Mesir tiba - tiba menghilang dari jalan - jalan. Sebagai gantinya segerombolan orang tak di kenal mulai melakukan perusakan fasilitas umum, menyerang penjara, bahkan menyerang pemukiman warga sipil. Hilangnya polisi dari tempat - tempat umum digantikan oleh tentara, namun tentara hanya menjaga beberapa obyek vital. Akibatnya warga Mesir harus bahu - membahu menjaga keamanan lingkungan masing - masing.

Lenyapnya polisi dari tempat - tempat umum oleh banyak penduduk Mesir dianggap sebagai taktik balas dendam yang dilancarkan Hosni Mubarak dan Menteri dalam Negeri Habib Al Adly terhadap rakyat Mesir. Cara ini dilakukan agar demonstran anti Mubarak mendapatkan antipati dari masyarakat umum karena digambarkan suka merusak fasilitas umum dan menjarah properti rakyat Mesir. Di samping itu cara tersebut di duga juga untuk "mengajarkan" rakyat Mesir bahwa keamanan yang selama ini ada di bawah kepemimpinan Hosni Mubarak akan hilang jika Hosni Mubarak turun dari jabatannya.

(Bersambung...)

www.english.aljazeera.net

www.almasryalyoum.com

www.arabist.net

sumber foto:

http://www.facebook.com/album.php?id=586357675&aid=268523

http://www.flickr.com/photos/travellerw/

http://www.flickr.com/photos/elhamalawy/

Poem on Jannah By Ammar Al Shukry

2011-01-16T20:21:00.000-08:00

Beautiful poem written by Ammar Al Shukry about paradise (Jannah). This Video produce by Bilal Khan from Leechon Inc.

Ammar Al Shukry is one of du'at in New York.

This poem describe the condition in jannah, and motivate us to pursue jannah by doing everything that is obligatory upon us and stay away from everything that Allah 'Azza Wa Jalla forbade us. We ask Allah to rewards both brothers for their efforts to reminds us, and we ask Allah to soften our heart and make us steadfast in Shiratal Mustaqim, Aamin

Here is the transcript of the poem:

Close your eyes and imagine this

Eternal bliss,

your every wish,

at your finger tips

and more...

Perched on a throne, near a stream

So serene, and exquisite a scene

You've never seen

Yet you still dream

of more....

Gone is grief, gone is fear

Gone is pain, gone are tears

Idle speech you shall never hear

And the Prophets make up your social sphere

and more...

The martyrs, righteous and truthful too

You are from them, and they from you

They held tightly to what they knew was true

To accompany them, you did too

theres more..

Maidens, chaste, who restrain their gaze

Lost in a glance for days and days

Fun and frolic, as a child plays

Where the breath that leaves your lips is praise

of the One that gave you more

Imagine you and your father, with ages the same

Imagine showing off your book with no shame

Imagine nights with the Companions, with their stories to entertain

Imagine Muhammad (S) knowing your name

What could be there more..

Gardens underneath which rivers flow

A goal so far, and yet so close

A journey worth taking, for those who know

Do you not wish to go..

for more?

For all the bounties, all the grace

All the pleasures, sights, smells and tastes

Will be forgotten, without a trace

as if frozen in time and space

When you see His Face

What an excellent Master, of a miserable slave

You forgot and He forgave

He gave you guidance, you still strayed

You asked for mercy, that He gave

and more...

Darfur: A Call to Action

2011-01-05T09:40:00.001-08:00

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Darfur: A Call To Action adalah sebuah film dokumenter yang dibuat oleh Save Darfur Coalition yang menjelaskan secara singkat mengenai konflik Darfur yang berlangsung sejak tahun 2003. Film ini menceritakan tentang pandangan agama - agama besar (Islam, Kristen dan Yahudi) terhadap kejahatan kemanusiaan, dan dengan itu memberikan landasan moral untuk membantu penduduk Darfur.

Film ini menceritakan pada kita bahwa pesan moral yang dibawa oleh agama - agama tentang perdamaian dan persaudaraan merupakan instrumen yang sangat kuat untuk mengalahkan kesewenang-wenangan. Semoga menginspirasi kita untuk bertindak, sekecil apapun tindakan kita tentu akan sangat berarti bagi saudara kita di Darfur. Karena sudah menjadi kewajiban kita sebagai Muslim dan sesama manusia untuk membantu meringankan penderitaan sesama.

Jika tidak dapat ditonton, silakan buka halaman http://video.google.com/videoplay?docid=8549521978463370846&ei=-OshSefgI5ycrAKB84noBg&q=darfur+a+call+to+action#

Satu Lagi Krisis Kemanusiaan?

2011-01-05T09:37:00.000-08:00

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Peta Sudan
Biru: Sudan Selatan
Hijau: Darfur
Merah: Abyei
Pink: Pegunungan Nuba dan Nil Biru
Ungu: Front Timur

9 Januari 2011 akan menjadi tanggal penentuan bagi Sudan. Pada hari itu akan diselenggarakan referendum yang akan menentukan apakah Sudan Selatan akan tetap bergabung dengan Sudan atau akan menjadi negara sendiri. Pada tanggal yang sama Abyei, kawasan di perbatasan Sudan Selatan dan Utara juga akan menyelenggarakan referendum untuk memutuskan akan bergabung dengan utara atau selatan. Referendum yang merupakan salah satu keputusan dalam perjanjian damai antara pemerintah Sudan di bawah rezim Omar Al Bashir dengan kelompok pemberontak SPLA (Sudan People's Liberation Army) di bawah pimpinan Dr. John Garang merupakan tonggak sejarah yang akan menentukan sejarah Sudan ke depan.

Omar Al Bashir

Namun yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bukan mengenai pelaksanaan referendum atau kemungkinan Sudan selatan menjadi negara sendiri, Kekhawatiran banyak pihak justru lebih pada kemungkinan pecahnya perang baru paska referendum. Bagi sebagian besar penduduk di Sudan Utara kemungkinan Sudan Selatan menjadi negara terpisah bisa dikatakan sudah menjadi pendapat umum, walaupun sebagian masih tetap berusaha untuk mengkampanyekan Sudan yang bersatu. Di sisi lain penduduk Sudan selatan tampak tidak sabar untuk menyongsong referendum 9 Januari, dan bahkan jauh sebelum referendum dilaksanakan penduduk Sudan Selatan sudah terbawa eforia kemerdekaan Sudan Selatan.

Bahkan Omar Al Bashri dalam salah satu pernyataannya mengungkapkan bahwa ia akan menghormati hak penduduk sudan Selatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Berpisahnya Sudan Selatan dari Sudan mungkin tidak dapat terelakan. Karena berbagai faktor sejarah penduduk Selatan yang mayoritas beragama Kristen dan Animisme tampaknya sangat tidak ingin bersatu dengan Utara yang mayoritas dihuni Nubia Arab yang beragama Islam. walaupun interaksi antara penduduk utara dan selatan telah berlangsung selama ratusan tahun, namun perang saudara Sudan yang terjadi sebanyak dua kali lah yang menjadi titik tolak hubungan utara dan selatan Sudan.

Perang saudara pertama terjadi pada tahun 1955 - 1972 yang mengakibatkan kurang lebih 500,000 jiwa tewas dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi. sebagian besar korban jiwa dan pengungsi berasal dari Sudan Selatan. Perang saudara kedua terjadi pada tahun 1983 - 2005 dan menewaskan 2 juta jiwa, dan lebih dari 4 juta lainnya terpaksa mengungsi. sebagian besar korban juga merupakan warga Sudan Selatan. Pada perang saudara kedua inilah Omar Al Bashir yang memperoleh kekuasaan melalui pemberontakan dengan dukungan Hassan at Turabi menggunakan Islam sebagai salah satu instrumen untuk mendapatkan dukungan dari penduduk sudan utara dalam menghadapi pemberontak SPLA.

Hassan At Turabi

Dengan menggunakan dalih Jihad, rezim Omar Al Bashir melakukan kekejaman yang sangat membekas di benak sebagian besar penduduk Sudan selatan yang mayoritas memang non Muslim. Namun pelanggaran HAM tidak mutlak dilakukan oleh pihak utara, pihak selatan yang dikomandoi SPLA juga turut serta melakukan pelanggaran HAM, terutama terhadap penduduk Arab Misseriyya, Sulaim dan Baggara dan suku - suku Muslim lainnya yang tinggal di 3 kawasan perbatasan utara dan selatan, yaitu Abyei, Pegunungan Juba dan Nil biru. Sementara 3 kawasan di selatan sudan merupakan kawasan paling parah yang mengalami kerusakan. Bahr Al Ghazal yang dulu pernah dikuasai Amir Muslim terkenal Az Zubair Rahma Manshur dan menjadi tempat interaksi suku - suku Arab Muslim dengan suku - suku Afrika seperti Nuer, Dinka, Shilluk dan Acholi yang mayoritas merupakan penganut Animisme dan Kristen menjadi lokasi perang paling sengit. Ratusan ribu penduduk selatan dipaksa pindah ke utara, terutama ke Khartoum dan kawasan sekitarnya, dan terus hidup dalam kemiskinan ekstrim. Banyak penduduk selatan yang tinggal di utara diperlakukan sebagai warga negara kelas dua oleh rezim Omar Al Bashir.

Dan saat ini ketika ada kesempatan bagi penduduk selatan untuk memutuskan nasib mereka sendiri, maka ratusan ribu penduduk selatan yang dipaksa tinggal di utara berbondong - bondong kembali ke tanah kelahiran mereka di selatan. 4 juta penduduk Sudan selatan sudah terdaftar untuk ikut serta dalam referendum 9 Januari. Namun potensi konflik masih terbuka lebar. Selain kawasan perbatasan yang terdiri dari Abyei, Pegunungan Nuba dan Nil biru yang pasti akan diperebutkan oleh kedua belah pihak, masalah demografi juga menjadi masalah. Ada ratusan ribu penduduk utara yang saat ini tinggal di selatan, dan karena latar belakang etnis mereka tidak berhak ikut dalam referendum 9 Januari. Selain itu warga Muslim dari suku Dinka, Nuer dan suku - suku lainnya yang merupakan kelompok minoritas walaupun mereka berhak ikut dalam referendum, namun tetap saja mereka mengalami ketakutan jika sudan selatan merdeka meraka akan menjadi sasaran balas dendam oleh penduduk selatan. Karena identitas agama mereka yang identik dengan penduduk utara (Islam) mereka sering menghadapi diskriminasi oleh sesama penduduk selatan. warga Muslim lokal bersama warga Muslim Arab yang berasal dari Sudan utara sama - sama berbagi ketakutan akan menjadi sasaran balas dendam warga selatan jika Sudan Selatan merdeka.

Warga Arab Muslim di Nil Atas, salah satu negara bagian Sudan Selatan

Warga Arab di Sudan Selatan

Di samping faktor trauma sejarah selama 2 kali perang saudara, kemungkinan konflik juga terbuka karena sebagian besar penduduk utara yang tinggal di selatan merupakan kelas menengah dan menguasai perdagangan di selatan. Sementara itu penduduk selatan maupun penduduk selatan yang kembali dari Khartoum sebagian besar hidup dalam kemiskinan.

Ribuan warga sudan selatan kembali ke tanah kelahiran mereka dari sudan utara

Persoalan lainnya adalah suku - suku Arab nomaden, seperti Arab Misseriyya dan Arab Sulaim yang hidupnya berpindah mengikuti curah hujan. kawasan yang dihuni oleh suku - suku Arab Muslim ini merupakan kawasan perbatasan Utara dan Selatan yang diperebutkan. Arab Misseriyya menempati kawasan Kordofan yang masuk dalam Sudan Utara, namun Abyei merupakan tanah asal leluhur mereka, dan kadang mereka juga menggembalakan ternak mereka hingga kawasan Bahr Al Ghazal di Sudan Selatan. Arab Sulaim menghabiskan 11 bulan dalam satu tahun menggembalakan ternak mereka di Bahr Al Ghazal dan Nil Atas yang masuk kawasan Sudan Selatan. Namun karena mereka Arab (walaupun aslinya mereka adalah suku afrika yang terarabkan) mereka tidak berhak ikut dalam referendum 9 Januari.

Walaupun mayoritas beragama Kristen, penduduk sudan selatan selama berabad - abad mengadopsi pakaian warga Arab Muslim, bahkan bahasa yang digunakan juga merupakan bahasa arab dengan aksen khas Juba

Wanita selatan dengan pakaian utara. Perpaduan budaya di sudan menciptakan Arab berkulit hitam dan kulit hitam yang terarabkan

Ketika 9 Januari makin mendekat, ketegangan antara suku - suku yang bertetangga selama ratusan tahun ini pun mulai tampak. Ketika Suku Dinka di Abyei dengan semangat mengkampanyekan agar Abyei bergabung dengan selatan, Suku Arab Misseriyya menyatakan mereka tidak akan pernah membiarkan Abyei dianeksasi oleh selatan.

Suku Dinka berkampanye mendukung penggabungan Abyei dengan selatan

Warga Arab Nubia berkampanye untuk persatuan Sudan

Bishtina Muhammad Al Salam, salah satu pimpinan Suku Arab Misseriyya bahkan mengancam, "Jika orang - orang Dinka memutuskan bergabung dengan Selatan, maka akan ada perang tanpa alasan lagi"

Di Pegunungan Nuba, konflik antara Suku Nuba yang mendukung SPLA dengan Suku Arab Baggara telah berlangsung sejak perang saudara kedua, konflik antara keduanya dapat kembali pecah paska referendum 9 Januari.

Suku Nuba

Pedagang dari Suku Arab Baggara

Omar Al Bashir sendiri dalam salah satu kesempatan menungkapkan bahwa tidak akan ada alternatif dari persatuan Sudan. Pernyataannya ini membuat banyak membuat takut banyak aktivis perdamaian. Karena Omar Al Bashir yang di dakwa oleh ICC melakukan kejahatan perang dan genosida pada 2009 dan 2010 silam merupakan tokoh yang terkenal dengan kebrutalannya. Omar Al Bashir bertanggung jawab atas kematian 300,000 penduduk Darfur dan membuat hampir 3 juta lainnya mengungsi. Di samping juga kematian 2 juta jiwa selama perang saudara kedua. Omar Al Bashir juga bertanggung jawab atas kebrutalan kampanye militer di Timur sudan yang menyebabkan ribuan suku Beja dan Arab Rashaida tewas.

Apa pun hasil dari referendum 9 Januari tampaknya konflik tak akan dapat dihindarkan. Untuk itu sejak jauh - jauh hari banyak lembaga kemanusiaan internasional termasuk aktivis kemanusiaan sudah mengkampanyekan untuk mencegah perang yang mungkin akan terjadi antara Sudan Utara dan Selatan. Bahkan beberapa lembaga kemanusiaan internasional sudah mulai menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, krisis kemanusiaan yang akan mungkin terjadi di sudan.

Di Samping kemungkinan perang antara Utara dan Selatan, harus juga diketahui bahwa kegagalan perundingan Doha antara rezim Omar Al Bashir dengan JEM (Justice and Equality Movement) membuka kemungkinan perang terus berlanjut di Darfur. Hal ini diperparah dengan gelombang kekerasan yang terjadi di Darfur sejak 10 Desember lalu, yang berpuncak pada pertempuran Dar El Salam, 56 Km utara El Fasher, ibukota Darfur Utara. Gelombang kekerasan yang terjadi sejak awal desember tersebut telah menyebabkan 32,000 jiwa mengungsi. Sementara itu untuk pertama kalinya sejak 2004 tiga faksi pemberontak di Darfur bekerja sama untuk menahan serbuan tentara pemerintah Sudan. Dalam pertempuran Dar El Salam milisi pemberontak JEM bersama milisi yang loyal kepada Minni Minawi dan Abdel Wahed Nur bekerja sama mengusir tentara pemerintah dari kota Dar El Salam. Setidaknya 40 pemberontak, 2 tentara pemerintah tewas dan ratusan warga mengungsi.

Delegasi Darfur dalam perundingan Doha

Omar Al Bashir pada Rabu, 29 Desember 2010 mengeluarkan ultimatum pada kelompok - kelompok pemberontak Darfur, "Jika kita mencapai kesepakatan, Alhamdulillah. Namun jika tidak kami akan menarik tim perunding kami dan perundingan selanjutnya hanya akan dilakukan di Darfur. Kami akan memerangi mereka yang memutuskan untuk mengangkat senjata dan kami akan berunding dengan mereka yang menginginkan pembangunan"

di 2011 ini Sudan menghadapi kemungkinan konflik di dua front. front pertama di perbatasan Sudan Utara dan Sudan Selatan, terutama di Abyei, Pegunungan Nuba, Nil Biru, Kordofan dan Bahr Al Ghazal. Bahkan International Crisis Group menjuluki Kordofan sebagai Darfur kedua karena kemungkinan konflik yang sangat besar antara Suku Nuba yang mendukung selatan dan Arab Baggara yang mendukung utara.

Front kedua terletak di Darfur, dengan kemungkinan konflik Darfur yang berlangsung sejak 2003 terus berlanjut paska gagalnya perundingan Doha. Sebenarnya ada kemungkinan front ketiga krisis kemanusiaan dalam skala lebih kecil, yaitu di timur Sudan, terutama di negara bagian Kassala, Al Qadarif dan Laut Merah antara suku Beja dan Arab Rashaida dengan tentara pemerintah Sudan.

Salah satu kamp pengungsian di Sudan, ada puluhan kamp pengungsi di seluruh penjuru Sudan

Selain perang, krisis kemanusiaan di Sudan diperkirakan juga akan terjadi akibat kekeringan berkepaanjangan yang sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu. Kekeringan yang juga menjadi salah satu pemicu Perang Darfur pada 2003 tampaknya belum akan usai, bahkan ditakutkan semakin meluas. Dan di dua daerah konflik di Sudan (Darfur dan Timur Sudan) kekeringan ekstrim telah menambah penderitaan warga setempat.

Semoga saja referendum 9 Januari dapat berjalan lancar, dan apapun hasilnya tidak akan membuka pintu konflik baru di Sudan. Dan tugas bagi para penggiat kemanusiaan untuk turut memantau serta mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi di Sudan.

Referendum center di Sudan selatan

Sumber:

Al Jazeera

Reuters

Wikipedia

International Crisis Group

Pre Hipertensi (1)

2010-12-05T22:38:00.000-08:00

2 tahun lalu ketika Jogja Islamic Book Fair salah seorang teman yang juga apoteker pernah nyeletuk, "Wah, Ren klo segitu mah udah pre hipertensi", dan tanggapan saya waktu itu hanya ketawa, "kan cuma pre mbak, belom hipertensi". Saat itu kalau tidak salah tekanan darah saya sebesar 125/85 mmHg.

Rekor tertinggi tekanan darah saya terjadi kemarin (5/12) yang mencapai 142/98 mmHg. Ketika itu dr. Bambang dengan nada agak heran menyarankan saya untuk kembali memeriksa tekanan darah sebanyak tiga kali dan kemudian di rata-rata. Jika sistoliknya tetap diatas 139 dan diastoliknya di atas 89 bisa jadi saya benar - benar menderita hipertensi.

Alhamdulillah ternyata nilai rata - ratanya masih di bawah 139/89 mmHg. Tekanan darah saya menunjukkan nilai 135/89 mmHg. Hanya sedikit di bawah batas nilai tekanan darah penderita hipertensi stadium 1. Tapi tetap saja pengukuran tekanan darah saya selama 2 tahun belakangan selalu menunjukkan nilai di atas 120/80 mmHg. Atau dengan kata lain saya sudah termasuk ke dalam kategori pre hipertensi.

Sekilas Hipertensi

Ketika darah melewati arteri muncul tekanan pada arteri sebagai akibat dari pergerakan jantung dan darah. Tekanan darah diukur dengan dua parameter, yaitu sistolik dan diastolik. Tekanan sistolik menunjukkan kekuatan tekanan darah saat jantung kontraksi, sedangkan tekanan diastolik menunjukkan kekuatan tekanan darah saat jantung dilatasi. Tekanan darah diukur dengan menggunakan alat yang bernama sphigmomanometer atau sering disebut juga dengan tensimeter.

Hipertensi merupakan sebuah kondisi dimana tekanan darah seseorang melebihi nilai 120/80 mmHg. Hipertensi tidak langsung menyebabkan kematian, namun hipertensi dapat memicu munculnya penyakit lain yang dapat membunuh penderitanya, seperti gagal jantung, gagal ginjal dan stroke.

Hipertensi diperkirakan di derita oleh 1 milyar penduduk bumi, atau 1 dari 4 orang di dunia menderita hipertensi. Menurut Dr. Djoko Maryono DSPD DSJP FIHA FASE hipertensi saat ini menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Angka kematian akibat hipertensi sama dengan angka kematian akibat jantung koroner.

Menurut resikonya, wanita lebih beresiko terserang hipertensi dibanding dengan pria. Sementara itu wanita yang sudah menopause dua kali lebih beresiko terserang hipertensi dibandingkan dengan wanita pre menopause.

Penyebab wanita lebih beresiko terkena hipertensi menurut Dr. Djoko Maryono DSPD DSJP FIHA FASE adalah karena wanita memiliki berat badan rata - rata lebih besar dari pada pria. Di samping itu wanita juga cenderung lebih sedikit beraktivitas dan makan leboh banyak dibandingkan dengan pria.

satu - satunya cara untuk mendeteksi hipertensi adalah dengan melakukan pengukuran tekanan darah. Hipertensi juga disebut dengan the silent killer karena sering kali tidak menimbulkan tanda - tanda yang berarti.

Tekanan darah diklasifikasikan menjadi 4 kategori menurut The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, kategori tekanan darah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Kategori Tekanan Darah	Tekanan Sistolik dan Diastolik (mmHg)
Normal	<>
Prehipertensi	120 - 139 atau 80 - 89
Hipertensi Stadium I	140 - 159 atau 90 - 99
Hipertensi Stadium II	> 160 atau > 100

Walaupun tekanan darah saya masih tergolong ke dalam kategori pre hipertensi, namun tampaknya saya mulai harus merubah pola hidup saya. Karena walaupun pre hipertensi bukan merupakan suatu penyakit namun pre hipertensi dapat menjadi indikasi bagi orang - orang yang beresiko tinggi terkena hipertensi di masa yang akan datang. Wallahu 'alam

Sumber:
http://naturindonesia.com/artikel-berbagai-penyakit-degeneratif/461-waspadai-hipertensi-si-pemicu-penyakit-kelas-berat.html
http://thesecretalert.wordpress.com/2008/12/04/definisi-dan-klasifikasi-hipertensi/
http://www.gizi.net/cgi-bin/berita/fullnews.cgi?newsid1142327826,23515,

Hadapi musibah dengan senyum bersama Said Nursi

2010-12-02T12:06:00.000-08:00

Musibah terus beruntun melanda Nusantara tercinta, namun nikmat Tuhan sungguh tak terbatas, sebagaimana firmannya. Tuk pelipur lara mari sejenak kita menikmati hidangan langit dalam untaian syair penuh makna dari Bediuzzaman Said Nursi. Syair tuk tak berkeluh kesah dan tuk hadapi musibah ini dengan sabar dan senyum. Karena kita tak dapat menolak qadar-Nya dan takkan berguna pula keluh kesah selain menambah derita.

Alhamdulillah 'ala kulli hal

Dari keluhan muncullah bencana
Duhai orang miskin, jauhi dan tawakallah!
Jika kau arahkan munajatmu pada Tuhan Sang Pemberi, pasti kan kau dapat
Sebab, segala sesuatu adalah anugerah-Nya
Dan segala sesuatu adalah suci
Tanpa Allah; engkau akan tersesat dan cemas di dunia ini
Apakah anda mengeluhkan butir pasir, sedangkan orang lain mendapatkan musibah sebesar dunia?
Sungguhlah keluhan itu hanyalah musibah di atas musibah
Dosa di atas dosa dan derita!
Jika anda tersenyum di hadapan musibah...
Niscaya ia akan layu dan larut...
Di bawah mentari kebenaran, menjadi butiran - butiran es
Saat itulah duniamu tersenyum
Senyuman yang menyiratkan keyakinan
Senyuman gembira karena pancaran keyakinan...
Senyuman kagum karena rahasia - rahasia keyakinan...

(Bediuzzaman Said Nursi dalam Cahaya Kedua Kitab Al Lama'at)

Sekilas Mengenai Perubahan Iklim

2010-03-26T11:42:00.000-07:00

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Penyebab perubahan iklim

Di dalam atmosfer Bumi yang terdiri dari berbagai macam gas terdapat beberapa jenis gas yang transparan dan dapat ditembus oleh sinar ultraviolet dan cahaya lain yang terlihat namun pada saat yang bersamaan akan menyerap radiasi inframerah. Gas – gas ini dapat dilewati oleh sinar matahari sehingga energy panas dari matahari dapat diserap oleh permukaan bumi, namun ketika sinar matahari yang sama dipantulkan dalam bentuk radiasi inframerah oleh permukaan Bumi panas yang ada akan diserap oleh gas rumah kaca yang ada di dalam atmosfer. Beberapa diantara gas – gas rumah kaca yang paling banyak terdapat di atmosfer Bumi adalah,

1. Karbon dioksida (CO₂)

Karbon doksida dihasilkan oleh pernafasan manusia, pembakaran bahan bakar fosil (minyak bumi, gas, batu bara), penebangan hutan (mengakibatkan karbon dioksida yang terikat di dalam kayu terlepas kembali ke atmosfer disamping juga mengurangi kemampuan hutan untuk mengikat karbon dioksida). Sejak tahun 1958 hingga 2001 saja kadar karbon dioksida di atmosfer Bumi telah meningkat 17 persen dari 315 ppm (parts per million) menjadi 370 ppm. Peningkatan kadar karbon dioksida diperkirakan sebesar 0,3 persen per tahun. Dengan kontribusi terhadap pemanasan global sebesar 67 persen menjadikan karbon dioksida menjadi penyebab utama dari pemanasan global yang saat ini sedang berlangsung

2. Chlorofluorocarbons (CFC_s)

Berasal sepenuhnya dari kegiatan manusia. Chlorofluorocarbons secara luas digunakan sebagai gas pendingin pada kulkas dan AC. Walaupum jumlahnya sedikit namun CFC_s merupakan gas rumah kaca paling efisien dengan tingkat efisiensi 15,000 lebih efisien dalam menahan panas dibanding CO₂

3. Metan

Sebagian Metan berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Namun sebagian besar berasal dari aktivitas alami berbagai macam makhluk hidup seperti beberapa jenis bacteria, dan binatang ternak.

4. Nitrous Oksida

Gas rumah kaca yang paling kecil kontribusinya terhadap pemanasan global. Berasal sebagian besar dari bahan bakar fosil dan pupuk yang menganduk nitrogen.

Dampak Perubahan Iklim

1. Kenaikan permukaan laut

Menghangatnya suhu Bumi akan menyebabkan kenaikan permukaan laut. Naiknya permukaan laut disebabkan oleh dua hal, pertama oleh pemuaian tubuh air akibat menghangatnya suhu air sehingga air yang ada di laut membutuhkan ruangan lebih. Kedua oleh mencairnya kutub utara, kutub selatan dan berbagai gletser yang menyebabkan volume air bertambah. Kenaikan permukaan laut berkaitan erat dengan kenaikan jumlah karbon dioksida. Diperkirakan dengan kadar CO₂ mencapai 550 ppm (dua kali kadar CO₂ pada masa sebelum revolusi industri) permukaan laut akan naik setinggi 100 cm. Kadar CO₂ sebesar 1100 ppm akan menyebabkan permukaan air laut naik setinggi 200 cm.

Kenaikan permukaan laut setinggi 50 cm saja akan menyebabkan jumlah penduduk yang beresiko tinggi terkena gelombang laut saat terjadi badai meningkat hingga 2 kali lipat dari 45 juta jiwa menjadi 90 juta jiwa.

2. Kekacauan dalam siklus air

Meningkatnya suhu permukaan Bumi akan menyebabkan peningkatan penguapan air yang akan mengakibatkan beberapa daerah menjadi lebih kering sehingga terjadi kekeringan. Sementara itu di atmosfer akan terjadi peningkatan kelembaban akan menyebabkan curah hujan lebih tinggi di daerah lain yang akan menyebabkan banjir, longsor dan berbagai bencana lainnya.

Hal ini akan menyebabkan penurunan muka air sungai dan danau yang pada akhirnya akan berdampak berupa kekeringan, penurunan kualitas air, selain itu hal tersebut juga akan berdampak pada dunia pelayaran sungai, pembangkit listri tenaga air dan tentunya berdampak negative pada pertanian.

3. Dampak Kesehatan

Kenaikan suhu Bumi akan berdampak banyak pada kesehatan manusia. Suhu yang lebih hangat akan menyebabkan system cardiovascular bekerja lebih keras untuk menjaga suhu tubuh tetap dingin sehingga menyebabkan peningkatan kemungkinan serangan jantung atau penyakit cardiovascular lainnya. Contohnya gelombang panas dengan suhu mencapai 32⁰ C pada tahun 1995 di Chicago menyebabkan 700 orang tewas. Jika kadar CO₂ mencapai 550 ppm gelombang panas akan menyerang 6 kali lebih sering.

Menghangatnya suhu permukaan Bumi akan menyebabkan juga peningkatan kada ozon di permukaan Bumi yang akan menyebabkan peningkatan kemungkinan kerusakan lapisan tisu di paru – paru manusia, disamping juga akan meningkatkan efek serbuk dan spora pada paru – paru yang dapat memicu berbagai penyakit pernafasan, asma, dan alergi.

Pada saat yang bersamaan berbagai jenis penyakit yang hanya terdapat di kawasan dengan suhu hangat akan menyebar seiring dengan menghangatnya seluruh permukaan Bumi. Disamping juga memicu munculnya berbagai penyakit baru.

4. Perubahan pada hutan

Peningkatan suhu Bumi akan menyebabkan beberapa jenis tumbuhan tidak bisa beradaptasi dan pada akhirnya punah. Peningkatan suhu juga akan memicu kebakaran hutan lebih sering. Akibatnya luas hutan akan berkurang secara drastic.

5. Dampak pada pertanian dan produksi bahan pangan

Kenaikan CO₂ sampai kadar 550 ppm akan meningkatkan produksi pertanian 30 – 40 persen di sebagian kawasan Bumi, namun pada saat yang bersamaan di kawasan lainnya produksi pertanian akan berkurang dengan jumlah yang kurang lebih sama. Pertanian di negara miskin dan berkembang akan terkena dampak dari perubahan suhu, baik Karena kekurangan air maupun peningkatan suhu itu sendiri sehingga meningkatkan potensi kelaparan di berbagai negara miskin dan berkembang, terutama di Afrika dan Asia.

Mitigasi

1. Penggunaan teknologi solar cell pada mobil dan bus akan secara signifikan mengurangi emisi gas – gas rumah kaca, dan konsumsi minyak bumi serta Penggunaan bahan tahan lama dan lebih ringan pada semua moda transportasi sehingga dapat mengurangi biaya, bahan bakar dan meningkatkan efisiensi.

2. Penggunaan teknologi solar-cell untuk pembangkit listrik, dan bangunan “Zero energy” yang mengurangi kebutuhan energy dan dapat memproduksi sumber energy sendiri (contohnya dengan menggunakan atap photovoltaic)

3. Penggunaan pembangkit listrik tenaga angin yang dikombinasikan dengan penyimpanan energy udara bertekanan akan menghasilkan energy yang kompetitif dengan yang dihasilkan dari pembakaran batu bara.

4. Penghijauan dengan reboisasi hutan, pembuatan taman kota, penanaman kembali terumbu karang dan hutan bakau akan secara signifikan meningkatkan kemampuan alam untuk mengikat CO₂ dari atmosfer

5. Pemetaan dan penerbitan aturan mengenai tata guna lahan secara ketat serta aturan mengenai pengolahan limbah industri untuk mengurangi resiko perusakan alam, disamping juga akan melindungi penduduk dari kemungkinan bencana akibat perubahan iklim

6. Menerapkan prinsip reuse, reduce, recycle

7. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri untuk dapat menghargai alam dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin dan tidak merusak alam dalam bentuk apapun.

Daftar Pustaka

Enger, Eldon D. & Smith, Bradler F. 2004. Environmental Science A Study of Interrelationship. New York: The McGraw – Hill Companies

Friedman, Thomas L. 2009. Hot, Flat and Crowded. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Earth Hour 2010

2010-03-26T10:33:00.000-07:00

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Untuk kawan semua, sekedar mengingatkan besok tgl 27 Maret 2010 yang merupakan sabtu terakhir di bulan maret ini juga merupakan waktu salah satu event yang menunjukkan kepedulian kita terhadap Bumi kita tercinta ini. Event tersebut adalah Earth Hour 2010.
Sejak tahun 2007 orang - orang dari berbagai negara ikut serta dalam kegiatan Earth Hour yang intinya adalah usaha simbolik untuk mengurangi penggunaan energi terutama listrik sebagai salah satu cara untuk mencegah perubahan iklim yang beberapa tahun belakangan ini semakin terasa.

Hanya satu jam tanpa menggunakan lampu atau peralatan listrik lainnya, tentu tidak akan berat Insya Allah. Dengan 1 jam itu kita bisa menggunakannya untuk berjalan - jalan bersama keluarga keliling lingkungan, atau mungkin sekedar duduk - duduk di halaman dan melihat indahnya langit malam. Setidaknya selama 1 jam itu kita bisa kembali merenungi apa saja yang telah Bumi berikan kepada kita dan apa balasan kita terhadap Bumi tempat kita tinggal ini.

Earth Hour pada dasarnya merupakan kampanye simbolik untuk menunjukkan sekaligus menyadarkan kita untuk bisa mengontrol diri, terutama dalam penggunaan sumber daya yang ada. Walaupun simbolik, namun Earth Hour sangat bermanfaat untuk kembali menyadarkan diri kita sekaligus untuk menunjukkan bahwa kita peduli terhadap kelestarian Bumi ini agar anak cucu kita dapat mewarisi Bumi minimal sesuai kondisi saat kita mewarisi Bumi ini dari pendahulu kita.

Dongeng Itu Bernama Indonesia

2009-03-17T22:46:00.000-07:00

Apakah benar Indonesia telah menjadi sebuah bangsa yang besar atau malah Indonesia justru gagal menjadi sebuah bangsa? Pertanyaan yang cukup menggelitik untuk dijawab. Beberapa waktu yang lalu Prof Susetyawan, mengungkapkan bahwa Indonesia telah gagal menjadi sebuah bangsa, atau dengan kata lain ada dua tujuan dari sumpah pemuda 1928 yang sampai saat ini belum dapat diwujudkan, yaitu menjadikan penduduk Indonesia merasa sebagai bangsa yang satu dengan tanah tumpah darah yang satu.

Satu tujuan dalam sumpah pemuda 1928 telah berhasil kita wujudkan, yaitu berbahasa satu, bahasa Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peraturan yang seakan-akan memaksakan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, maka jadilah bahasa Indonesia sebagai pemersatu penduduk Indonesia (walaupun masih banyak juga penduduk Indonesia yang tidak bisa atau sulit berbahasa Indonesia). Tapi persatuan kita tampaknya masih terbatas pada penggunaan satu bahasa yang sama, namun perasaan sebagai suatu bangsa yang satu dengan tumpah darah yang satu nampak belum terlalu kuat mengikat penduduk Indonesia.

Salah satu falsafah dasar pendirian negara kita adalah Bhineka Tunggal Ika, suatu falsafah yang konon katanya juga dipakai oleh sebuah kerajaan kuno di Nusantara yang bernama Majapahit. Dihikayatkan bahwa falsafah tersebut berhasil mengikatkan berpuluh-puluh suku yang hidup di bawah bendera kerajaan Majapahit yang terbentang luas, melebihi batas-batas NKRI saat ini. Oleh karena itulah, maka para founding fathers republic ini kemudian menggunakan falsafah yang sama untuk mengikat seluruh suku yang hidup di wilayah bekas teritori Nederlandsche Indie.

Bhineka Tunggal Ika, yang maknanya berkisar pada bahwa walaupun memiliki perbedaan yang banyak, hendaklah persatuan tetap dijunjung, mengharuskan sikap menghormati dan menghargai perbedaan yang ada dengan tetap mengutamakan kesatuan negara. Falsafah ini mencoba mengakomodasi primodialisme local dalam bingkai sebuah negara kesatuan. Sejarah mencatat bahwa ketika Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan berdaulat pada 19 Desember 1949, prinsip kebhinekaan itu tampaknya sering dilanggar sendiri oleh rezim yang berkuasa dengan mengatas namakan negara.

Prinsip kebhinekaan yang telah mendorong Teuku Daud Berueh untuk menyatakan bahwa Aceh menjadi bagian NKRI dengan syarat Aceh diperbolehkan untuk menegakkan syariat Islam di wilayahnya, prinsip kebhinekaan yang juga telah mendorong raja-raja Jawa menyatakan dukungan kepada negara yang baru lahir tersebut. Prinsip kebhinekaan ini pula yang mendorong penduduk etnis Tionghoa untuk ikut berjuang bersama bangsa pribumi demi menegakkan kedaulatan NKRI, dan pada akhirnya prinsip kebhinekaan ini pula yang mendorong Sultan Tidore bersama penduduk Papua Barat memilih bergabung dengan NKRI.

Namun kita bisa membaca dari buku-buku sejarah, bagaimana Ir Soekarno yang juga salah satu founding fathers NKRI kemudian mengkhianati janjinya kepada Teuku Daud Berueh dan rakyat Aceh, dengan menurunkan status Aceh dan menggabungkannya dengan propinsi Sumatera Utara. Pengabaian prinsip kebhinekaan ini pula yang mendorong Muhammad Natsir serta banyak perwira TNI di daerah melawan hegemoni kekuasaan Jakarta yang semakin otoriter.

Ketika akhirnya rezim berganti, harapan akan adanya penghormatan terhadap perbedaan yang ada kembali harus pupus. Tahun 1970-an struktur pemerintahan daerah diseragamkan oleh Soeharto. Berbagai system pemerintahan dan local wisdom yang selama berabad-abad mampu merwujudkan Soziale Ordnung (keteraturan sosial) dalam waktu relative singkat diganti dengan system pemerintahan Jawa. Gampong, Nagari, Marga dan semacamnya digantikan dengan desa. UU Simbur Cahaya yang sangat dijunjung oleh masyarakat Melayu karena merupakan manifestasi hukum Islam dan adat Melayu dihapus dan diganti oleh KUHP buatan penjajah.

Hasilnya adalah seperti yang dikatakan oleh Peter Waldman, terjadi moral ganda di tengah-tengah masyarakat, karena pergantian system moral yang berlangsung sangat cepat. Pada akhirnya hal ini menyebabkan muncul fenomena anomi sosial yang ditandai dengan tingginya tingkat pelanggaran hukum oleh masyarakat. Pergantian dari satu soziale ordnung ke soziale ordnung yang lain telah membuahkan kebingungan ditengah masyarakat yang hidup di dalam negara yang berfalsafah bhineka tunggal ika.

Sepanjang masa rezim Soeharto kita melihat berbagai bentuk usaha penyeragaman secara paksa oleh pemerintah pusat dengan dalih pembangunan. Falsafah bhineka tunggal ika dan dasar negara Pancasila yang dijadikan ideology tunggal pada masa itu seolah-olah hanya berlaku di mulut saja dan tidak diterapkan secara nyata. Rezim yang gencar mempromosikan nilai-nilai Pancasila lengkap dengan bhineka tunggal ika-nya justru penuh dengan berbagai tindakan busuk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang termaktub di dalam keduanya. Apakah korupsi, otoritarianisme, kolusi, nepotisme, perampasan hak rakyat, pemiskinan sistematis terhadap satu golongan tertentu, penindasan dan penyeragaman paksa budaya nasional, merupakan nilai-nilai yang termaktub dalam pancasila?

Oleh karena itulah tidak mengherankan ketika rezim Soeharto tumbang pada 21 Mei 1998, masyarakat kebanyakan menjadi antipati dan pada akhirnya melupakan pancasila. Karena selama 30 tahun lebih kekuasaan Soeharto, pancasila telah digunakan sebagai alat untuk membenarkan berbagai tindakan represifnya. Sehingga jadilah pancasila yang pada awalnya penuh dengan nilai-nilai luhur nenek moyang kita, berubah menjadi sebuah sosok menakutkan sehingga harus dilupakan bersamaan dengan hancurnya rezim Soeharto.

Paska 1998, NKRI menghadapi problema yang sangat serius. Persatuan yang dipaksakan pada masa Ir Soekarno dan Soeharto telah menimbulkan trauma luar biasa di dalam hati kebanyakan penduduk daerah. Berbagai komunitas adapt mulai menuntut hak-hak budaya mereka yang dirampas secara paksa oleh Soeharto. Propinsi-propinsi yang semasa Ir Soekarno dan Soeharto dieksploitasi habis-habisan demi memenuhi nafsu serakah Jakarta mulai lantang berbicara tentang pemisahan diri. Suku Jawa yang identik dengan penguasa menjadi sasaran aksi balas dendam suku-suku lain sebagaimana yang terjadi di Aceh dan Papua. Tidak cukup sampai di situ saja, rakyat Indonesia yang pada masa Soeharto tampak seolah-olah telah terintegrasi menjadi satu bangsa, mulai mengidentifikasikan diri mereka dengan identitas kesukuan masing-masing. Di Jakarta berdiri Forum Betawi Rempug, dan banyak lagi organisasi dengan basis kesukuan lainnya.

Fenomena politik identitas inilah yang disinggung oleh Prof Susetyawan beberapa waktu lalu ketika memaparkan tentang kepemimpinan dalam era otonomi daerah. Tesis beliau adalah Indonesia belum menjadi sebuah bangsa, tetapi baru merupakan suatu kumpulan suku. Hal ini didukung dengan fakta bahwa politik identitas kesukuan masih sering muncul dan bukan identitas sebagai satu bangsa yang bernama Indonesia.

Apakah tesis Prof Susetyawan itu benar? Mungkin iya, sebagaimana telah dipaparkan diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa ikatan sebagai satu bangsa yang bernama Indonesia masih bersifat artificial yang muncul karena keterpaksaan, dan ketika factor yang memaksanya hilang maka ikatan tersebut akan luntur dan hasilnya, bisa kita lihat sendiri, di Kalimantan suku Dayak dan Melayu berperang dengan Suku Madura, di Jakarta Suku Banten berebut kekuasaan dengan Suku Madura, Betawi dan Timor. Di Maluku dan Poso Islam dan Kristen saling serang. Jika kita merasa sebagai satu bangsa, apakah hal ini akan terjadi? Pendapat saya pribadi, rakyat Indonesia belumlah merasa terikat sebagai satu bangsa, sehingga ketika terjadi suatu persoalan, politik identitas kesukuan akan langsung mencuat dan dapat dengan mudah mendapat dukungan dari masing-masing pihak yang bertikai.

Singkat kata, Saat ini belumlah ada bangsa yang bernama Indonesia, tapi yang ada saat ini adalah kumpulan suku-suku yang terikat dalam bingkai NKRI. Tapi belum terlambat rasanya untuk mulai membentuk bangsa yang bernama bangsa Indonesia.

Korupsi Sebagai Ancaman Laten Penjegalan Demokrasi

2009-03-17T22:23:00.001-07:00

KORUPSI SEBAGAI ANCAMAN LATEN PENJEGALAN DEMOKRASI

(Disampaikan Pada Simposium Nasional KMAN FISIPOL UGM Dengan Tema 2009 Tanpa Korupsi Pada 28 Februari 2009)

Oleh :

RENDY DWI N.

NICOLO ATTAR

ATI KUSUMA P.

CELLY CICELLIA

PENDAHULUAN

Secara umum demokrasi dipahami sebagai perwujudan pemenuhan hak dan kewajiban warga Negara (civil society) dalam menentukan pilihan terhadap suatu sistem politik yang ada sehingga tercipta suatu kondisi dimana posisi masyarakat menjadi penentu dalam penetapan kebijakan pemerintah.

Konsep demokrasi merupakan gambaran terlaksananya secara kesinambungan komunikasi politik dimana komunikasi politik itu sendiri terdiri atas 2 tipe yaitu komunikasi politik antar elit dan komunikasi politik antara elit dan masyarakat karena pada hakekatnya komunikasi politik terjalin atas dua arah sehingga memerlukan umpan balik. Dan pelaksana atau komunikator politik Leonard W Dob yang dikutip dari A Rahman HI ( 2007 : 251 ) meliputi politikus sebagai komunikator politik yaitu orang orang yang memiliki otoritas untuk berkomunikasi sebagai wakil dari kelompok, Komunikator profesional dalam politik yang menghubungkan golongan elit dalam organisasi dengan kalayak masyarakat dan aktivis yang merupakan orang yang tidak menjadikan politik sebagai mata pencahariannya.

Profesionalitas komunikator politik adalah sebuah pencapaian nilai demokrasi yang mencakup lingkup pluralitas dan heterogenitas struktur sosial melalui perhatiannya terhadap dasar kehendak rakyat (The will of the people) sekaligus kebaikan bersama (The common good).

Dalam tataran praktis demokrasi dijalankan dalam kegiatan pemilihan umum yang memuat ciri-ciri :

1. Berdasarkan pemilihan

2. Pembatasan kekuasaan

3. Konsep stabilitas dan institusional

4. Menghargai kompetisi karena menghargai pluralisme serta heterogenisme

5. Keadilan dan perlindungan

Tahun 2009 yang merupakan tahun pelaksanaan pemilihan umum di indonesia sebagai titik kritis tuntutan publik akan terselenggaranya pemerintahan yang demokratis yang mampu berperan menumbuhkembangkan Good Governance sebagai suatu pola pikir mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mencerminkan reinventing government yang mengindikasikan adanya transformasi peranan pemerintah dari peranan langsung kearah peranan mengarahkan (steering) dan memberdayakan (empowering) masyarakat.

Secara leksikal dalam Kamus Ilmiah Populer ( 2006 : 267 ) korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri. Dalam kajian demokrasi, korupsi dapat dinilai sebagai ancaman laten penjegal demokrasi dimana penjegalan tersebut diklaim dalam prospektif tindakan korupsi dalam menghargai kompetisi karena menghargai pluralisme serta heterogenisme sebagaimana yang dicirikan dalam konsep demokrasi.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009 tindakan korupsi menjadi suatu ancaman laten yang krusial ketika aktor-aktor politik yang terlibat dalam kegiatan pemilihan umum dalam rangka partisipasi politik belum memahami sekaligus kurang memiliki rasa kepedulian secara benar dan detail mengenai lingkup korupsi sehingga tidak menutup kemungkinan ketidaktahuan tersebut mendorong para aktor dalam tindakan korupsi yang laten (baca : tersembunyi diam-diam) sehingga muncul kemungkinan peningkatan tindakan korupsi.

Latensi ancaman korupsi yang secara hakiki dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 21 Tahun 2001 dinyatakan dalam unsur-unsur tindakan memperkaya diri sendiri, melawan hukum dan merugikan negara, tersebut mengakar menjadi sebuah problema demokrasi yang nampak pada fenomena anomi sosial masa kampanye, sebagaimana diungkapkan oleh Eko Prasojo. Hal ini terjadi karena pada masa kampanye berbagai bentuk ketidaktaatan terhadap hukum yang berlaku dapat diungkapkan secara leluasa, mulai dari kecaman terhadap pemerintah incumbent pada saat rapat-rapat akbar, hingga ke politik uang (money politics) yang pada dasarnya fenomena anomi sosial yang tinggi di saat masa kampanye tersebut merupakan akumulasi ketidakteraturan sosial (social disorder) yang berlangsung dalam waktu lama.

Ancaman laten korupsi yang didorong oleh Ketidaktahuan para aktor partisipan Pemilihan Umum 2009 yang potensial untuk terjadi dan meluas menjadi patologi pemerintahan dapat berupa :

a) Penggunaaan keuangan negara dalam rangka memperkaya diri sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok

b) Tindakan suap menyuap dalam bentuk money politics

c) Penggelapan dalam jabatan dimana aktor politik menggunakan fasilitas pejabat negara dalam melakukan kegiatan politis di luar kegiatan lembaga kerjanya

d) Pemerasan

e) Perbuatan curang baik dalam perhitungan suara maupun pelaksanaan kegiatan kampanye

f) Benturan kepentingan dalam pengadaan keperluan logistik Pemilu

g) Tindakan gratifikasi berupa pemberian hadiah terhadap pihak yang dinilai mampu memberikan peluang posisi politis

Kajian kritis ini berisikan tentang gambaran permasalahan korupsi yang menjadi ancaman dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum 2009 dimana kegiatan korupsi merupakan suatu indikasi kegagalan mewujudkan demokrasi melalui Good Governance dimana para elit politik yang memangku otoritas dalam hasil Pemilihan Umum 2009 akan terdorong untuk bertindak secara ambivalen. Ambivalensi para elit politik pemangku otoritas merupakan sikap yang cenderung inabillity to fungtion yang ditunjukkan melalui ketidak jelasan prioritas kebijakan publik yang diimplementasikan dimana para elit politik pemangku otoritas akan mengimplementasikan suatu kebijakan yang menguntungkan bagi diri serta golongannya sekaligus mengabaikan peranan utamanya sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Mengambil Pelajaran dari Pemilu 2004

Proses pemberantasan korupsi yang semakin gencar dilakukan oleh berbagai komponen bangsa, terus saja menghadapi berbagai rintangan. Salah satu rintang tersebut adalah peluang terjadinya tindak pidana korupsi yang masih terbuka lebar di berbagai instansi pemerintah yang tentunya akan banyak merugikan negara. Disamping itu tingkat pemahaman terhadap korupsi dari aparat birokrasi yang masih rendah juga merupakan tantang tersendiri.

Salah satu titik kritis dalam pemberantasan korupsi, terutama di instansi pemerintah adalah pada saat pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan instansi pemerintahan. Seringkali pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan proses yang tertutup dan menyimpang dari koridor pelaksanaan baku yang diatur oleh Undang-undang, serta sarat dengan suap dan penggelembungan anggaran pengadaan barang dan jasa yang pada akhirnya merugikan negara.

Salah satu instansi yang membutuhkan banyak logistic untuk menjalankan tugasnya dalah KPU (Komisi Pemilihan Umum). Untuk menyelenggarakan pemilu, KPU harus menyediakan logistic mulai dari surat suara, bilik suara, kotak suara, tinta, hingga bahan-bahan untuk sosialisasi tahapan dan cara pemilu. Selain banyaknya kebutuhan logistic yang harus disediakan oleh pihak ketiga, untuk pengadaan logistic pemilu tersebut juga dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Pos anggaran untuk KPU yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pemilu tahun 2009 saja sebesar Rp 13,5 Triliun dan sebagian besar dipergunakan untuk pengadaan logistic pemilu.

Pada penyelenggaraan pemilu pada tahun 2004, yang merupakan pemilu kedua setelah masa reformasi, sejumlah kasus korupsi terjadi di dalam tubuh KPU. Korupsi yang terjadi di dalam tubuh KPU ini sebagian besar terjadi pada saat pengadaan logistic pemilu 2004. Tidak tanggung-tanggung mulai dari ketua KPU, Prof Nazarudin Syamsudin, anggota KPU Daan Dimara hingga pegawat Setjen KPU terjerat dalam pasal-pasal korupsi karena melakukan penunjukkan langsung terhadap pihak ketiga untuk mengadakan logistic pemilu. Penunjukkan langsung ini bertentangan dengan Undang-undang dan membuka indikasi suap dari pihak ketiga kepada pihak KPU.

Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepanjang 2006 dan 2007:[1]

2 Perkara TPK yang berhubungan dengan pengadaan segel sampul surat suara pemilu tahun 2004 (Terpidana Untung Sastra Wijaya; Pidana: Penjara 5 tahun, denda Rp 250.000.000 subsidair 3 bulan, uang pengganti Rp 3.540.968.027,16 apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara 5 tahun dan Terpidana Daan Dimara; pidana: penjara 4 tahun dikurangi masa tahanan, dendan Rp 200.000.000 apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 bulan)
2 Perkara TPK yang berhubungan dengan pengadaan kotak suara Pemilu tahun 2004 (Terpidana Sihol P. Manulang; Pidana : 4 tahun penjara, denda Rp 200.000.000 subsidair 3 bulan)
Perkara yang berhubungan dengan pengadaan buku dan barang cetakan untuk kepentingan Pemilu tahun 2004 (Terpidana FTK Harefa alias Tjejep Harefa; Pidana : 6 tahun penjara, denda Rp 300.000.000 subsidair 6 bulan, uang pengganti Rp 11.762.908.610, apabila tidak dibayar dipidana penjara 3 tahun)
perkara yang berhubungan dengan pengadaan tinta untuk kepentingan pemilu legislative (terpidana Rusadi Kantaprawira; Putusan : Pidana penjara 4 tahun, denda Rp 200.000.000, subsidair 2 bulan kurungan dan Achmad Rojadi ; pidana : penjara 4 tahun dan denda Rp 200.000.000)
2 perkara TPK dalam pengadaan jasa asuransi petugas pemilu KPU
Perkara yang berhubungan dengan penyuapan anggota KPU kepada pegawai BPK

Selain kasus diatas, beberapa anggota KPU lainnya seperti Prof Nazarudin Syamsudin dan Mulyana W Kusuma sudah terlebih dahulu dijatuhi vonis atas tindak pidana korupsi selama penyelenggaraan pemilu 2004. Kebanyakan kasus korupsi yang terjadi di KPU pada pemilu adalah kasus suap dan pengadaan barang melalui penunjukkan langsung. Adanya discretion yang sedemikian besar dimiliki oleh para anggota KPU ternyata berujung pada maraknya kasus korupsi yang bukan saja mencoreng proses demokrasi di Indonesia tetapi juga merugikan negara.

Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan baik di KPU pusat maupun di KPUD, terutama pada saat pengadaan logistic pemilu, merupakan sebuah preseden buruk bagi proses demokratisasi di Indonesia. Hal ini bukan saja merugikan negara milyaran rupiah, tetapi juga mencoreng kredibilitas pemilu sebagai even demokrasi terbesar di negeri ini.

Disamping itu, kasus korupsi juga kemungkinan besar terjadi pada dana kampanye para partai politik peserta pemilu, maupun para calon presiden dan calon presiden. Hal ini tidak lain karena tidak lengkapnya laporan mengenai Rekening Khusus Dana Kampanye yang diamanatkan oleh pasal 9 J UU No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Dari 24 partai politik peserta pemilu, sebagian besar hanya memberikan no rekening RKDK dan saldo awal. Padahal audit dana kampanye diharuskan oleh undang-undang, sehingga laporan RKDK tidak hanya mencakup no rekening, tetapi juga saldo awal, saldo akhir serta identitas penyumbang disertai dengan besaran sumbangan yang diberikan untuk keperluan kampanye dan penggunaan dana kampanye.

Namun praktiknya sebagian besar partai politik peserta pemilu 2004 tidak mentaati aturan ini. Hal ini tidak terlepas dari masih lemahnya peranan KPU dalam permasalahan audit dana kampanye peserta pemilu. KPU tidak memiliki inisiatif untuk memberikan sanksi kepada peserta pemilu yang tidak melengkapi laporan RKDK-nya. Disamping juga peraturan tentang RKDK yang masih sangat longgar, karena hanya mensyaratkan pencantuman nama dan alamat penyumbang sebagai identitas penyumbang yang menyumbang dengan nominal lebih besar dari Rp 5 Juta.[2] Akibatnya manipulasi data penyumbang maupun penyumbang fiktif tercatat banyak terjadi di dalam pemilu 2004. Hal ini juga mengakibatkan masuknya aliran dana illegal ke berbagai RKDK milik peserta pemilu 2004.[3]

Batas sumbangan bagi peserta pemilu, sebagaimana diamanatkan oleh UU No 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah membantasi ruang gerak bagi para penyumbang aktif peserta pemilu. Batasan besar sumbangan untuk peserta pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam UU No 23 Tahun 2003 adalah sebesar Rp 100.000.000 untuk penyumbang perorangan dan Rp 750.000.000 untuk sumbangan dari badan hukum atau perusahaan. Selain itu berdasarkan peraturan, semua sumbangan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000 wajib dilaporkan ke KPU, dan disertai dengan jumlah sumbangan, identitas, dan alamat penyumbang yang jelas. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat dikenai pidana minimal kurungan 4 bulan dan maksimal 2 tahun serta subsider denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Namun kenyataannya pada pemilu 2004, berbagai cara dilakukan oleh peserta pemilu untuk dapat berkelit dari ketentuan hukum yang berlaku, diantaranya adalah dengan cara memecah sumbangan yang melebihi batas maksimum sumbangan ke sejumlah sumbangan yang tidak melebihi batas maksimum dengan menggunakan nama penyumbang fiktif. Selain itu modus lainnya yang terjadi pada pemilu 2004 adalah dengan cara memberikan langsung sumbangan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena diberikan secara tidak langsung maka kemungkinan besar sumbangan ini tidak dicatat dalam laporan yang diserahkan ke KPU. Modus lainnya adalah dengan memecah besar sumbangan di bawah Rp 5.000.000 sehingga tidak wajib dilaporkan kepada KPU.[4]

Contoh kasus sumbangan atas nama beberapa perusahaan yang ternyata adalah milik satu konglomerat adalah sumbangan dana kampanye terhadap pasangan Megawati – Hasyim Muzadi. Untuk pasangan ini ada dua konglomerat yang nampak sangat royal memberikan sumbangan, yaitu Djoko Chandra dan Prajogo Pangestu. Kedua konglomerat ini pernah terjerat kasus hukum, walaupun kemudian dibebaskan. Djoko Chandra pernah terlibat dalam kasus Bank Bali dan Prajogo Pangestu pernah terlibat dalam kasus Chandra Asri dan dana reboisasi. Djoko Chandra menggunakan nama 17 perusahaannya yang masuk dalam Mulia Grup untuk menggelontorkan sumbangan sebesar Rp 12.725.000.000. Sedangkan Prajogo Pangestu menggunakan nama 15 perusahaannya yang tergabung dalam Barito Pacific menggelontorkan sumbangan sebesar Rp 6.950.000.000[5]

Tabel 1. Sumbangan Kelompok Djoko Chandra

NO	Nama Perusahaan	Jumlah
1	PT Tri Dharma Sakti Indah	Rp 750.000.000
2	PT Mulia Land Tbk	Rp 750.000.000
3	PT Bumi Mulia Perkasa Development	Rp 750.000.000
4	PT Five Pilars Indonesia Office Park	Rp 750.000.000
5	PT Mulia Persada Pacific	Rp 750.000.000
6	PT Mulia Cemerlang Dian Persada	Rp 750.000.000
7	PT Sanggar Mustika Indah	Rp 750.000.000
8	PT Mulia Indoland	Rp 750.000.000
9	PT Industrindo	Rp 750.000.000
10	PT Muliabarata Semesta	Rp 750.000.000
11	PT Mulia Intipelangi	Rp 750.000.000
12	PT Mulia Intan Lestari	Rp 750.000.000
13	PT Mulia Persada Tatalestari	Rp 750.000.000
14	PT Mega Mulia Keramik	Rp 750.000.000
15	PT Mulia Keramik Indahraya	Rp 750.000.000
16	PT Muliaglass	Rp 750.000.000
17	PT Persada Permatamulia	Rp 725.000.000
Total		Rp 12.725.000.000

Sumber : KPU, dalam __________, Pemilu 2004 Tidak Bebas Politik Uang! Laporan Pemantauan Dana Kampanye, Transparency International Indonesia: Jakarta, 2005, hal 25

Tabel 2. Sumbangan Kelompok Prajogo Pangestu

No	Nama Perusahaan	Jumlah
1	PT Tunggal Yudi Sawmill Polywood	Rp 250.000.000
2	PT Tunggal Agathis Indah Wood	Rp 750.000.000
3	PT Kampariwood Industries	Rp 500.000.000
4	PT Warayada Lintas Sukses	Rp 300.000.000
5	PT Delta Mustika	Rp 200.000.000
6	PT Jabar Utama Wood Industries	Rp 500.000.000
7	PT Sangkulirang Bhakti	Rp 200.000.000
8	PT Kencana Mahardika	Rp 350.000.000
9	PT Barito Pacific Timber	Rp 750.000.000
10	PT Mangole Timbers Producers	Rp 725.000.000
11	PT Griya Idola	Rp 750.000.000
12	PT Binajaya Roda Karya	Rp 550.000.000
13	PT Agrotama Subur Lestari	Rp 275.000.000
14	PT Wahaguna Margapratama	Rp 125.000.000
15	PT Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper	Rp 725.000.000
Total		Rp 6.950.000.000

Sumber : KPU, dalam __________, Pemilu 2004 Tidak Bebas Politik Uang! Laporan Pemantauan Dana Kampanye, Transparency International Indonesia: Jakarta, 2005, hal 25

Kasus lainnya yang mencuat pada pemilu 2004 adalah politik uang dan penggunaan fasilitas negara oleh incumbent untuk melakukan kampanye. Penggunaaan fasilitas negara umumnya dilakukan oleh para pejabat yang masih menjabat.

Dalam surat edaran Panwaslu tanggal 11 Maret 2004 tentang pengawasan politik uang dalam kampanye, disebutkan: “Semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang menurut ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu atau sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu.”[6] Namun landasan hukum yang masih lemah menyebabkan pengawasan terhadap politik uang masih terlalu minim, dan akibatnya sanksi untuk kasus politik uang pun sangat minim. Dari 114 laporan politik uang selama kampanye pemilu legislative, sebanyak 58 kasus diteruskan ke pengadilan, 9 diputus denda atau penjara, 1 bebas, 11 kasus dalam tahap penyelidikan (saat laporan TII dikeluarkan pada 2005), 10 kasus sampai pada tahap persidangan, dan 27 kasus dihentikan penyelidikannya karena tidak cukup bukti.[7] Pada masa kampanye pemilu eksekutif, Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat bahwa seluruh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden melakukan politik uang. Yang paling besar dilakukan oleh pasangan SBY-Kall sebesar Rp 575.000.000, kemudian disusul oleh pasangan Wiranto-Wahid sebesar Rp 316.000.000, pasangan Mega-Hasyim sebesar Rp 180.000.000, Amien-Siswono sebesar Rp 125.000.000 dan Hamzah-Agum sebesar Rp 150.000.000.[8] Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi negara dan melanggar ketentuan pemilu.

Namun sekali lagi ketidaktegasan dari KPU malah menyuburkan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu 2004.

Pemilu, Ajang Demokrasi Terbesar ataukah Ajang Pencurian Uang Rakyat?

Pemilu 2009 merupakan sebuah event demokrasi terbesar di Indonesia yang akan menampilkan elite politik untuk memerintah negeri ini selama 5 tahun kedepan. Bersamaan dengan proses demokratisasi yang masih dalam masa transisi ini selama 10 tahun reformasi banyak bermunculan elite politik instan yang merupakan kelompok masyarakat yang karena konstelasi hubungan politik, patronase, kekerabatan dan pertemanan dapat secara cepat menempati sekaligus menikmati posisi puncak di bidang tertentu.[9] Elite politik instant bukanlah kelompok elite yang diharapkan untuk memimpin suatu negara. Hal ini disebabkan karena kemampuan elite politik instant yang belum teruji dan masih besarnya kemungkinan terjadi egoisme kelompok elite politik instant tersebut. Berbeda dengan elite politik instant, elite politik sejati harus meniti karir politik dari jenjang terendah sebagai kader ke jenjang-jenjang di atasnya yang akan menempanya untuk dapat berpikiran terbuka dan pada akhirnya meningkatkan kemampuan kerjanya sebagai elite politik. Pada dasarnya elite politik instant hanya merupakan parasite yang akan mengganggu proses demokratisasi.[10] Karena yang diinginkan oleh proses demokratisasi adalah elite politik sejati yang benar-benar memliki kapasitas dalam menjalankan pemerintahan secara luas.

Proses transisi dari masa pseudo-demokrasi ke masa demokrasi sejati yang telah berlangsung selama 10 tahun belakangan telah memunculkan fenomena anomi sosial yang sangat tinggi. Anomi sosial merupakan kondisi ketika sebuah keteraturan sosial berada dalam tekanan, kehilangan legitimasi atau bahkan menemui kehancuran. Pada masa transisi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Waldman tingkat anomi sosial terjadi karena adanya moral ganda di dalam masyarakat dan penyesuaian terhadap norma-norma baru system demokrasi yang disebabkan oleh peralihan dari suatu keteraturan sosial (Soziale Ordnung) kepada keteraturan sosial yang lain.[11] Pada kondisi transisi ini fenomena anomi sosial tertinggi dapat ditemukan saat masa kampanye, sebagaimana diungkapkan oleh Eko Prasojo. Hal ini terjadi karena pada masa kampanye berbagai bentuk ketidaktaatan terhadap hukum yang berlaku dapat diungkapkan secara leluasa, mulai dari kecaman terhadap pemerintah incumbent pada saat rapat-rapat akbar, hingga ke politik uang (money politics). Pada dasarnya fenomena anomi sosial yang tinggi di saat masa kampanye merupakan akumulasi ketidakteraturan sosial (social disorder) yang berlangsung dalam waktu lama.

Disebabkan oleh hal tersebut maka intensitas berbagai macam pelanggaran hukum seperti tidak dilaporkannya rekening khusus dana kampanye, adanya nama donator fiktif pada laporan RKDK, atau bahkan terjadinya politik uang dari para oknum politisi dan birokrasi. Membuat kegiatan pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara lebih keras. Sementara itu pengalaman yang terjadi pada pemilu 2004 yang menjadikan KPU disorot tajam karena sejumlah kasus korupsi yang melibatkan banyak anggota KPU dan menimbulkan kerugian cukup besar bagi negara, juga berpotensi terulang pada pemilu 2009 jika tidak dilakukan usaha pencegahan oleh pihak terkait.

Ada dua isu dalam pemilu yang diindikasi bisa menjadi pintu gerbang peningkatan korupsi, yaitu masalah transparansi Rekening Khusus Dana Kampanye yang dimiliki oleh partai politik, calon anggota legislative dan pasangan calon presiden-calon wakil presiden, serta terbukanya kemungkinan penyelewengan dana penyelenggaraan pemilu yang besarnya mencapai lebih dari Rp 13,5 Triliun oleh KPU[12].

Rekening Khusus Dana Kampanye Kembali Menjadi Polemik

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu pada tahun 2004, potensi terjadinya pelanggaran aturan kampanye oleh peserta pemilu baik pemilu legislative maupun pemilu eksekutif sangat terbuka lebar, hal ini diantaranya terjadi karena kelemahan KPU sebagai panitia penyelenggara pemilu, hal ini terbukti selama penyelenggaraan pemilu tahun 2004 KPU tidak pernah sekali pun menegur partai politik yang melanggar ketentuan mengenai Rekening Khusus Dana Kampanye yang diatur dalam pasal 9 J UU No 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik dan SK KPU No 676/2003 Tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik.[13] Hal ini tidak lain terjadi karena kapasitas KPU yang masih lemah, sehingga KPU hanya menerima laporan dana kampanye dari peserta pemilu dan kemudian mempublikasikannya kepada masyarakat umum, walaupun laporan keuangan tersebut memiliki banyak kekurangan.

Sama seperti yang terjadi pada pemilu 2004, kembali terjadi polemic dalam masalah audit RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye). Masalah ini timbul antara lain karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki untuk melakukan audit terhadap RKDK. Hal ini disebabkan karena sedikitnya KAP (Kantor Akuntan Publik) yang bersedia mengaudit dana kampanye. Dari sebanyak 818 KAP diseluruh Indonesia, hanya 79 KAP yang bersedia mengaudit dana kampanye.[14] Untuk mengaudit sebanyak 18.000 laporan dana kampanye dari peserta pemilu 2009, jumlah akuntan sebanyak 689 sangatlah tidak mencukupi.[15] Ditambah dengan waktu audit yang hanya Selama 30 hari, pada akhirnya membuat IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menyatakan tidak sanggup untuk mengaudit dana kampanye, sebagaimana disampaikan oleh ketua IAI, Ahmadi Hadisubroto.[16] Disamping itu biaya yang dibutuhkan untuk mengaudit dana kampanye peserta pemilu juga tidaklah sedikit. IAI dan IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) memperkirakan total anggaran untuk melakukan audit atas 18.000 rekening dana kampanye adalah sebesar Rp 1 Triliun. Ongkos audit untuk setiap laporan dana kampanye diperkirakan Rp 60 juta. Dengan tarif auditor sekitar Rp 250.000 per jam dan waktu kerja 30 hari, total ongkos audit dana kampanye mencapai Rp 1 triliun.[17]

Untuk itu dapat dipastikan KPU tidak akan mampu mengemban amanat UU No 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu. Oleh sebab itu dibutuhkan Perpu untuk dapat membantu KPU mengemban amanat UU. Hal ini disebabkan karena kondisi darurat, berupa banyaknya rekening yang harus diaudit dengan jumlah akuntan yang sangat minim dan ditambah dengan waktu yang sangat sempit bagi KAP untuk melakukan audit rekening dana kampanye yang jumlahnya mencapai 18.000 rekening.[18]

Namun berbeda dengan pemilu 2004 yang memberikan batasan maksimal sumbangan perorangan sebesar Rp 100.000.000 dan badan hukum atau perusahaan sebesar Rp 750.000.000, pada UU No 10 Tahun 2008, batasan sumbangan maksimal dinaikkan menjadi Rp 1.000.000.000 untuk perseorangan dan Rp 5.000.000.000 untuk badan hukum atau perusahaan. Kenaikan batasan ini dilakukan untuk mengantisipasi kamungkinan pelanggaran oleh peserta pemilu dengan berbagai modus untuk berkelit dari ambang batas sumbangan.

Disamping itu hal lain yang membuat kemungkinan mengalirnya dana korupsi kepada peserta pemilu menjadi kecil, adalah kewajiban untuk mencantumkan identitas seluruh penyumbang ke peserta pemilu dan pencantuman NPWP untuk sumbangan yang lebih dari Rp 20.000.000. [19]

Pencantuman NPWP untuk sumbangan lebih besar dari Rp 20.000.000 banyak mendapat penentangan dari beberapa politis, diantaranya adalah Ferry Mursyidan Baldan, yang menyatakan bahwa tidak semua penduduk Indonesia mempunyai NPWP, disamping hal tersebut akan mempersulit penyumbang sehingga membuka kemungkinan turunnya jumlah penyumbang.[20] Keberatan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Jusuf Kalla, yang menyatakan batasan pencantuman NPWP itu terlalu kecil, dia mengusulkan batasan pencantuman NPWP adalah untuk sumbangan diatas Rp 100.000.000[21]. Namun kalangan LSM, seperti ICW dan TII justru menyatakan bahwa batas Rp 20.000.000 untuk pencantuman NPWP masih terlalu besar, pihak LSM meminta batasan tersebut diturunkan menjadi Rp 5.000.000.[22]

Korupsi Dalam Tubuh KPU, Mungkinkah Terulang?

Disamping masalah tidak jelasnya asal-usul dan penggunaan Dana Kampanye dari peserta pemilu, masalah lain yang membayangi pelaksanaan pemilu 2009 adalah kemunngkinan terjadinya penyelewengan uang rakyat oleh KPU, sebagaimana terjadi pada pemilu 2004.

Menurut Wakil Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo dalam sejumlah DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran 2009) diduga terdapat beberapa penyelewengan tercatat, ada 16 proyek yang dituding bermasalah. Namun, di antara jumlah itu, ada empat proyek yang patut mendapat perhatian lebih. Proyek pemutakhiran serta pemeliharaan data pemilih menjadi anggaran pertama yang dicurigai. Untuk proyek tersebut KPU menganggarkan dana sebesar Rp 2,3 miliar. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Wakil Kordinator ICW Adnan Topan Husodo karena data pemilih untuk pemilu legislative sudah diperbaharui sejak Oktober 2008 sehingga tahapannya sudah lewat, sehingga seharusnya tidak perlu lagi mendapatkan alokasi dana. Disamping itu untuk beberapa proyek, tampak anggaran yang dialokasikan terlalu besar sehingga membuka peluang penyalahgunaan anggaran. Proyek lain adalah anggaran Rp 1,7 miliar yang dimaksudkan untuk fasilitasi kampanye pemilu anggota DPR dan DPRD. Kegiatan itu dinilai rancu. Sebab, tidak dijelaskan fasilitas seperti apa yang akan diberikan KPU. Terlebih, aturan KPU No 20/2008 hanya memfasilitasi pertemuan antarpeserta pemilu dalam kampanye damai.[23]

Kemungkinan terjadinya korupsi, terutama pada titik kritis pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan pemilu 2009, tampak semakin besar. Hal ini karena adanya keinginan dari KPU untuk mengajukan Perpres Penunjukkan Langsung Pengadaan Logistik Pemilu 2009 kepada presiden. Apapun alasan yang dikemukakan oleh KPU, seperti sudah mendesaknya waktu pengadaan pengadaan logistic justru menunjukkan kelemahan KPU dalam hal perencanaan tahapan pemilu. Hal ini justru perlu dihindari karena peluang terjadinya suap akan semakin besar, sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2004 yang pada akhirnya menyeret sejumlah anggota KPU dan pegawai Setjen KPU ke pengadilan. Proses penunjukkan langsung untuk pengadaan logistic pemilu juga melanggar pasal 39 ayat 2 dan pasal 67 ayat 2 UU No 22 Tahun 2007, karena penunjukkan langsung hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat. Sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh KPU untuk mengatasi semakin sempitnya waktu untuk pengadaan logistic pemilu 2009, diantaranya dengan mempersingkat tahapan pengadaan logistic tanpa harus melalui penunjukkan langsung. [24]

Disamping itu penunjukkan langsung juga melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Instansi Pemerintah. Terutama jika syarat-syarat penunjukan langsungnya tidak terpenuhi. pelanggaran terhadap Keppres tersebut akan semakin nyata jika dalam praktik penunjukan langsung, negara dirugikan karena penggelembungan harga. Apalagi jika ditemukan unsur penyuapan dan bid rigging, yakni pemberian uang pelicin oleh peserta lelang kepada panitia lelang.[25]

Kesimpulan

Korupsi merupakan sebuah istilah yang memiliki cakupan makna yang cukup luas baik dari pengertian maupun bentuk-bentuk pelaksanaan tindakan korupsi yang terjadi di lapangan. Selama ini korupsi tampak sebagai sebuah sistem yang sangat sulit di ubah karena terkait langsung dengan kultur dan moral manusia secara subjektif dari berbagai elemen yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Korupsi dapat dilakukan oleh aparat administratif paling bawah hingga jabatan yang tertinggi. Begitu juga dalam penyelenggaraan pemilu sebagai tonggak demokrasi yang melibatkan berbagai elemen pemerintah dan masyaarakat yang tidak pernah terlepas dari ancaman tindakan korupsi.

Dalam pemilu 2009 khususnya ada dua isu penting yang diindikasi bisa menjadi pintu gerbang terjadinya korupsi, yaitu masalah transparansi rekening khusus dana kampanye yang dimiliki oleh partai politik, calon anggota legislatif, dan pasangan calon presiden-calon wakil presiden, serta terbukanya kemungkinan penyelewengan dana penyelenggaraan pemilu oleh KPU. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh berbagai hal, diantaranya peluang terjadinya korupsi yang memang selalu menyertai proyek pemerintah yang memiliki anggaran dana yang sangat besar serta proyek yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa dalam skala besar pula.

Pemahaman terhadap sebab-sebab seseorang melakukan tindakan korupsi akan memberikan dasar untuk menemukan alternatif-alternatif pemecahan masalah korupsi. Upaya-upaya untuk mengatasi korupsi tidak hanya dilakukan dari segi yuridis, namun juga pembenahan dari segi etika dan moral manusia. Dalam perspektif perilaku birokrasi dan sistem administrasi negara, korupsi pada dasarnya terkait dengan konsep loyalitas yang dimiliki oleh para birokrat. Para birokrat kurang mampu mengidentifikasi kedudukannya sendiri sehingga sulit membedakan loyalitas terhadap keluarga, golongan, partai ataupun pemerintah. Korupsi juga seringkali melibatkan adanya kesepakatan timbal balik antara oknum birokrat dan pengguna jasa. Dilihat dari kompleksitas bentuk dan hubungan kausalitas yang ada, upaya pencegahan korupsi harus dilakukaan secara holistik dan melibatkan setiap unsur masyarakat. Konsistensi dan komitmen yang kuat menjadi sebuah titik vital terhadap upaya anti korupsi, karena sekuat apapun bingkai hukum yang ada untuk melindungi kapasitas seseorang dari tindakan korupsi, tidak akan berjalan dengan efektif tanpa adanya kesadaran dan komitmen orang itu sendiri. Pengawasan dan sikap masyarakat yang proaktif juga sangat penting, setiap unsur masyarakat dan pengelola negara harus senantiasa memiliki kepedulian yang besar terhadap isu-isu korupsi dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan setiap kali muncul gejala korupsi. Marilah kita mulai membangun kepedulian terhadap penyelenggaraan negara sebelum menuntut adanya perbaikan yang menyeluruh dalam sistem yang ada. Kondisi yang lebih baik akan terwujud jika kita mampu memberikan kontribusi positif dan mendukung upaya pemerintah dalam melakukan perubahan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

__________, Pemilu 2004 Tidak Bebas Politik Uang! Laporan Pemantauan Dana Kampanye, Transparency International Indonesia: Jakarta, 2005

__________, Laporan Tahunan KPK Tahun 2006, KPK: Jakarta, 2007

__________, Laporan Tahunan KPK Tahun 2007, KPK: Jakarta, 2008

Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.

Budiarjo, Miriam. 2001. Dasar dasar Ilmu Politik. Jakarta ; Gramedia.

Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Goverment Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : UGM Press.

Erwan Agus Purwanto dan Wahyudi Kumorotomo. Birokrasi Publik : Dalam Sitem Politik-Semi Parlementer. Yogyakarta : Gava Media.

Jurnal Interaksi Vol. I No. 2 Maret 2001.Administrasi Negara UGM Yogyakarta

Katz, Saul M. 1985. Modernisasi Administrasi Untuk Pembangunan Nasional; Suatu Arahan Praktis. Terjemahan Tim Bina Aksara. Jakarta: Tim Bina Aksara..

Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik ; Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta : Gava Media.

Prasojo, Eko, Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance, Departemen Ilmu Administrasi FISIPOL UI: Jakarta , 2005.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2008. Manajemen Pelayanan; Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salamm, Alfitra. 2007. Desentralisasi dan otonomi Daerah ; Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Jakarta : LIPI.

Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tim Prima Pena. 2006. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Gita Media Pers.

Utomo, Warsito. 2006. Administrasi Publik Baru Indonesia; Perubahan Paradigma Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan. Jakarta : Bumi Aksara.

Website

http://antikorupsi.org/

http://ti.or.id/

[1] Laporan Tahunan KPK Tahun 2006 dan 2007

[2] __________, Pemilu 2004 Tidak Bebas Politik Uang! Laporan Pemantauan Dana Kampanye, Transparency International Indonesia: Jakarta, 2005

[3] http://antikorupsi.org/ Batas Sumbangan 20 Juta Rawan Manipulasi. Diakses Tanggal 19 Februari 2009

[4] __________, Pemilu 2004 Tidak Bebas Politik Uang! Laporan Pemantauan Dana Kampanye, Transparency International Indonesia: Jakarta, 2005, hal 19

[5] Ibid, hal 24-26

[6] Ibid, hal 52

[7] Ibid, hal 53

[8] Ibid, hal 51

[9] Prasojo, Eko, Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance, Departemen Ilmu Administrasi FISIPOL UI: Jakarta , 2005

[10] Ibid

[11] Ibid

[12] http://antikorupsi.org/indo/content/view/14141/2/ diakses pada 19 Februari 2009

[13] __________, Pemilu 2004 Tidak Bebas Politik Uang! Laporan Pemantauan Dana Kampanye, Transparency International Indonesia: Jakarta, 2005

[14] http://antikorupsi.org/ Audit Dana Kampanye Rawan Pelanggaran. Diakses Tanggal 19 Februari 2009

[15]http://antikorupsi.org/ Biaya Audit Dana Kampanye Rp 1 Triliun. Diakses Tanggal 19 Februari 2009

[16] http://antikorupsi.org/ IAI Tak Sanggup Audit Dana Kampanye. Diakses Tanggal 19 Februari 2009

[17] http://antikorupsi.org/ Biaya Audit Dana Kampanye Rp 1 Triliun. Diakses Tanggal 19 Februari 2009

[18] Http://antikorupsi.org/ Amandemen atau Perpu Solusi Masalah Audit Dana Kampanye. Diakses Tanggal 19 Februari 2009

[19] http://antikorupsi.org/ Penyumbang Dana Kampanye Wajib Cantumkan NPWP. Diakses Tanggal 19 Februari 2009

[20] http://antikorupsi.org/ Dewan Tolak Penggunaan NPWP. Diakses Tanggal 19 Februari 2009

[21] http://antikorupsi.org/ Kalla Usul Sumbangan Pakai NPWP Diatas 100 Juta. Diakses Tanggal 19 Februari 2009

[22] http://antikorupsi.org/ Batas Sumbangan 20 Juta Rawan Manipulasi. Diakses Tanggal 19 Februari 2009

[23] http://antikorupsi.org/indo/content/view/14141/2/ diakses pada 19 Februari 2009

[24] http://www.ti.or.id/press/91/tahun/2009/bulan/01/tanggal/09/id/3784/ diakses pada 19 Februari 2009

[25] http://antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=9783 diakses 19 Februari 2009