Bismillahir Rahmaanir Rahiim
Biru: Sudan Selatan
Hijau: Darfur
Merah: Abyei
Pink: Pegunungan Nuba dan Nil Biru
Ungu: Front Timur
9 Januari 2011 akan menjadi tanggal penentuan bagi Sudan. Pada hari itu akan diselenggarakan referendum yang akan menentukan apakah Sudan Selatan akan tetap bergabung dengan Sudan atau akan menjadi negara sendiri. Pada tanggal yang sama Abyei, kawasan di perbatasan Sudan Selatan dan Utara juga akan menyelenggarakan referendum untuk memutuskan akan bergabung dengan utara atau selatan. Referendum yang merupakan salah satu keputusan dalam perjanjian damai antara pemerintah Sudan di bawah rezim Omar Al Bashir dengan kelompok pemberontak SPLA (Sudan People's Liberation Army) di bawah pimpinan Dr. John Garang merupakan tonggak sejarah yang akan menentukan sejarah Sudan ke depan.
Namun yang menjadi kekhawatiran banyak pihak bukan mengenai pelaksanaan referendum atau kemungkinan Sudan selatan menjadi negara sendiri, Kekhawatiran banyak pihak justru lebih pada kemungkinan pecahnya perang baru paska referendum. Bagi sebagian besar penduduk di Sudan Utara kemungkinan Sudan Selatan menjadi negara terpisah bisa dikatakan sudah menjadi pendapat umum, walaupun sebagian masih tetap berusaha untuk mengkampanyekan Sudan yang bersatu. Di sisi lain penduduk Sudan selatan tampak tidak sabar untuk menyongsong referendum 9 Januari, dan bahkan jauh sebelum referendum dilaksanakan penduduk Sudan Selatan sudah terbawa eforia kemerdekaan Sudan Selatan.
Bahkan Omar Al Bashri dalam salah satu pernyataannya mengungkapkan bahwa ia akan menghormati hak penduduk sudan Selatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Berpisahnya Sudan Selatan dari Sudan mungkin tidak dapat terelakan. Karena berbagai faktor sejarah penduduk Selatan yang mayoritas beragama Kristen dan Animisme tampaknya sangat tidak ingin bersatu dengan Utara yang mayoritas dihuni Nubia Arab yang beragama Islam. walaupun interaksi antara penduduk utara dan selatan telah berlangsung selama ratusan tahun, namun perang saudara Sudan yang terjadi sebanyak dua kali lah yang menjadi titik tolak hubungan utara dan selatan Sudan.
Perang saudara pertama terjadi pada tahun 1955 - 1972 yang mengakibatkan kurang lebih 500,000 jiwa tewas dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi. sebagian besar korban jiwa dan pengungsi berasal dari Sudan Selatan. Perang saudara kedua terjadi pada tahun 1983 - 2005 dan menewaskan 2 juta jiwa, dan lebih dari 4 juta lainnya terpaksa mengungsi. sebagian besar korban juga merupakan warga Sudan Selatan. Pada perang saudara kedua inilah Omar Al Bashir yang memperoleh kekuasaan melalui pemberontakan dengan dukungan Hassan at Turabi menggunakan Islam sebagai salah satu instrumen untuk mendapatkan dukungan dari penduduk sudan utara dalam menghadapi pemberontak SPLA.
Dengan menggunakan dalih Jihad, rezim Omar Al Bashir melakukan kekejaman yang sangat membekas di benak sebagian besar penduduk Sudan selatan yang mayoritas memang non Muslim. Namun pelanggaran HAM tidak mutlak dilakukan oleh pihak utara, pihak selatan yang dikomandoi SPLA juga turut serta melakukan pelanggaran HAM, terutama terhadap penduduk Arab Misseriyya, Sulaim dan Baggara dan suku - suku Muslim lainnya yang tinggal di 3 kawasan perbatasan utara dan selatan, yaitu Abyei, Pegunungan Juba dan Nil biru. Sementara 3 kawasan di selatan sudan merupakan kawasan paling parah yang mengalami kerusakan. Bahr Al Ghazal yang dulu pernah dikuasai Amir Muslim terkenal Az Zubair Rahma Manshur dan menjadi tempat interaksi suku - suku Arab Muslim dengan suku - suku Afrika seperti Nuer, Dinka, Shilluk dan Acholi yang mayoritas merupakan penganut Animisme dan Kristen menjadi lokasi perang paling sengit. Ratusan ribu penduduk selatan dipaksa pindah ke utara, terutama ke Khartoum dan kawasan sekitarnya, dan terus hidup dalam kemiskinan ekstrim. Banyak penduduk selatan yang tinggal di utara diperlakukan sebagai warga negara kelas dua oleh rezim Omar Al Bashir.
Dan saat ini ketika ada kesempatan bagi penduduk selatan untuk memutuskan nasib mereka sendiri, maka ratusan ribu penduduk selatan yang dipaksa tinggal di utara berbondong - bondong kembali ke tanah kelahiran mereka di selatan. 4 juta penduduk Sudan selatan sudah terdaftar untuk ikut serta dalam referendum 9 Januari. Namun potensi konflik masih terbuka lebar. Selain kawasan perbatasan yang terdiri dari Abyei, Pegunungan Nuba dan Nil biru yang pasti akan diperebutkan oleh kedua belah pihak, masalah demografi juga menjadi masalah. Ada ratusan ribu penduduk utara yang saat ini tinggal di selatan, dan karena latar belakang etnis mereka tidak berhak ikut dalam referendum 9 Januari. Selain itu warga Muslim dari suku Dinka, Nuer dan suku - suku lainnya yang merupakan kelompok minoritas walaupun mereka berhak ikut dalam referendum, namun tetap saja mereka mengalami ketakutan jika sudan selatan merdeka meraka akan menjadi sasaran balas dendam oleh penduduk selatan. Karena identitas agama mereka yang identik dengan penduduk utara (Islam) mereka sering menghadapi diskriminasi oleh sesama penduduk selatan. warga Muslim lokal bersama warga Muslim Arab yang berasal dari Sudan utara sama - sama berbagi ketakutan akan menjadi sasaran balas dendam warga selatan jika Sudan Selatan merdeka.
Di samping faktor trauma sejarah selama 2 kali perang saudara, kemungkinan konflik juga terbuka karena sebagian besar penduduk utara yang tinggal di selatan merupakan kelas menengah dan menguasai perdagangan di selatan. Sementara itu penduduk selatan maupun penduduk selatan yang kembali dari Khartoum sebagian besar hidup dalam kemiskinan.
Persoalan lainnya adalah suku - suku Arab nomaden, seperti Arab Misseriyya dan Arab Sulaim yang hidupnya berpindah mengikuti curah hujan. kawasan yang dihuni oleh suku - suku Arab Muslim ini merupakan kawasan perbatasan Utara dan Selatan yang diperebutkan. Arab Misseriyya menempati kawasan Kordofan yang masuk dalam Sudan Utara, namun Abyei merupakan tanah asal leluhur mereka, dan kadang mereka juga menggembalakan ternak mereka hingga kawasan Bahr Al Ghazal di Sudan Selatan. Arab Sulaim menghabiskan 11 bulan dalam satu tahun menggembalakan ternak mereka di Bahr Al Ghazal dan Nil Atas yang masuk kawasan Sudan Selatan. Namun karena mereka Arab (walaupun aslinya mereka adalah suku afrika yang terarabkan) mereka tidak berhak ikut dalam referendum 9 Januari.
Ketika 9 Januari makin mendekat, ketegangan antara suku - suku yang bertetangga selama ratusan tahun ini pun mulai tampak. Ketika Suku Dinka di Abyei dengan semangat mengkampanyekan agar Abyei bergabung dengan selatan, Suku Arab Misseriyya menyatakan mereka tidak akan pernah membiarkan Abyei dianeksasi oleh selatan.
Bishtina Muhammad Al Salam, salah satu pimpinan Suku Arab Misseriyya bahkan mengancam, "Jika orang - orang Dinka memutuskan bergabung dengan Selatan, maka akan ada perang tanpa alasan lagi"
Di Pegunungan Nuba, konflik antara Suku Nuba yang mendukung SPLA dengan Suku Arab Baggara telah berlangsung sejak perang saudara kedua, konflik antara keduanya dapat kembali pecah paska referendum 9 Januari.
Omar Al Bashir sendiri dalam salah satu kesempatan menungkapkan bahwa tidak akan ada alternatif dari persatuan Sudan. Pernyataannya ini membuat banyak membuat takut banyak aktivis perdamaian. Karena Omar Al Bashir yang di dakwa oleh ICC melakukan kejahatan perang dan genosida pada 2009 dan 2010 silam merupakan tokoh yang terkenal dengan kebrutalannya. Omar Al Bashir bertanggung jawab atas kematian 300,000 penduduk Darfur dan membuat hampir 3 juta lainnya mengungsi. Di samping juga kematian 2 juta jiwa selama perang saudara kedua. Omar Al Bashir juga bertanggung jawab atas kebrutalan kampanye militer di Timur sudan yang menyebabkan ribuan suku Beja dan Arab Rashaida tewas.
Apa pun hasil dari referendum 9 Januari tampaknya konflik tak akan dapat dihindarkan. Untuk itu sejak jauh - jauh hari banyak lembaga kemanusiaan internasional termasuk aktivis kemanusiaan sudah mengkampanyekan untuk mencegah perang yang mungkin akan terjadi antara Sudan Utara dan Selatan. Bahkan beberapa lembaga kemanusiaan internasional sudah mulai menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk, krisis kemanusiaan yang akan mungkin terjadi di sudan.
Di Samping kemungkinan perang antara Utara dan Selatan, harus juga diketahui bahwa kegagalan perundingan Doha antara rezim Omar Al Bashir dengan JEM (Justice and Equality Movement) membuka kemungkinan perang terus berlanjut di Darfur. Hal ini diperparah dengan gelombang kekerasan yang terjadi di Darfur sejak 10 Desember lalu, yang berpuncak pada pertempuran Dar El Salam, 56 Km utara El Fasher, ibukota Darfur Utara. Gelombang kekerasan yang terjadi sejak awal desember tersebut telah menyebabkan 32,000 jiwa mengungsi. Sementara itu untuk pertama kalinya sejak 2004 tiga faksi pemberontak di Darfur bekerja sama untuk menahan serbuan tentara pemerintah Sudan. Dalam pertempuran Dar El Salam milisi pemberontak JEM bersama milisi yang loyal kepada Minni Minawi dan Abdel Wahed Nur bekerja sama mengusir tentara pemerintah dari kota Dar El Salam. Setidaknya 40 pemberontak, 2 tentara pemerintah tewas dan ratusan warga mengungsi.
Omar Al Bashir pada Rabu, 29 Desember 2010 mengeluarkan ultimatum pada kelompok - kelompok pemberontak Darfur, "Jika kita mencapai kesepakatan, Alhamdulillah. Namun jika tidak kami akan menarik tim perunding kami dan perundingan selanjutnya hanya akan dilakukan di Darfur. Kami akan memerangi mereka yang memutuskan untuk mengangkat senjata dan kami akan berunding dengan mereka yang menginginkan pembangunan"
di 2011 ini Sudan menghadapi kemungkinan konflik di dua front. front pertama di perbatasan Sudan Utara dan Sudan Selatan, terutama di Abyei, Pegunungan Nuba, Nil Biru, Kordofan dan Bahr Al Ghazal. Bahkan International Crisis Group menjuluki Kordofan sebagai Darfur kedua karena kemungkinan konflik yang sangat besar antara Suku Nuba yang mendukung selatan dan Arab Baggara yang mendukung utara.
Front kedua terletak di Darfur, dengan kemungkinan konflik Darfur yang berlangsung sejak 2003 terus berlanjut paska gagalnya perundingan Doha. Sebenarnya ada kemungkinan front ketiga krisis kemanusiaan dalam skala lebih kecil, yaitu di timur Sudan, terutama di negara bagian Kassala, Al Qadarif dan Laut Merah antara suku Beja dan Arab Rashaida dengan tentara pemerintah Sudan.
Selain perang, krisis kemanusiaan di Sudan diperkirakan juga akan terjadi akibat kekeringan berkepaanjangan yang sudah berlangsung sejak 10 tahun lalu. Kekeringan yang juga menjadi salah satu pemicu Perang Darfur pada 2003 tampaknya belum akan usai, bahkan ditakutkan semakin meluas. Dan di dua daerah konflik di Sudan (Darfur dan Timur Sudan) kekeringan ekstrim telah menambah penderitaan warga setempat.
Semoga saja referendum 9 Januari dapat berjalan lancar, dan apapun hasilnya tidak akan membuka pintu konflik baru di Sudan. Dan tugas bagi para penggiat kemanusiaan untuk turut memantau serta mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi di Sudan.
Sumber:
Al Jazeera
Reuters
Wikipedia
International Crisis Group
Tidak ada komentar:
Posting Komentar